POSO, PELOPOR, Kelanjutan kasus Dana Recovery sampai tahap pemeriksaan saksi untuk tersangka Ibu Isna Mustafa, selaku Bendahara PPK Dana Recovery. Saksi yang diperiksa adalah Istri Bupati Poso, yakni Ibu Ellen Pelealu.
Bpk. Moh. Khuzeini, selaku Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Kab. Poso, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Ibu Ellen Pelealu (Istri Bupati Poso) berlangsung dari pukul 08.30-12.00 WITA. Pemeriksaan ini terkait saksi Dana Recovery Poso dengan Ibu Isna Mustafa (Bendahara PPK Dana Recovery Poso/Tersangka).
Ibu Ellen Pelealu bersifat kooperatif dengan menjawab sekitar 20 pertanyaan yang Kejaksaan Negeri Kab. Poso ajukan. Penyebab ketidakhadiran beliau pada pemanggilan sebelumnya disebabkan dengan masalah kesehatan, karena kelelahan dalam mempersiapkan safari Natal 2011.
Setelah pemeriksaan ini, Kejaksaan Negeri Kab. Poso akan mendiskusikan hasil pemeriksaan ini dengan seluruh anggota penyidik Kejaksaan Negeri Kab. Poso dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Poso.
Rabu, 14 Desember 2011
Sulteng Harus Bebas Schistosomiasis
PELOPOR, POSO, Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-47 dibuka oleh Drs. Longki Djanggola (Gubernur Sulawesi Tengah). Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa akan memprioritaskan pemberantasan penyakit schistosomiasis dan ditargetkan selesai pada tahun 2015. Kemudian akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Acara ini dihadiri oleh Ir. T. Samsuri (Wakil Bupati Poso), Jamal Djuaredjo (Wakil Bupati Touna), Livingstone Sango (Wakil Bupati Sigi), anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, anggota DPRD Kab. Poso dan Puskesmas seluruh Kab. Poso.
Adapun susunan kegiatan ini adalah kemarin diadakan sunatan massal, kemudian dilanjutkan dengan pameran, pengobatan gratis dan lomba olahraga. Pada akhir kegiatan ditutup dengan vokal grup dari puskesmas se-Kab. Poso. Jumlah peserta yang hadir mencapai 1000 orang
Acara ini dihadiri oleh Ir. T. Samsuri (Wakil Bupati Poso), Jamal Djuaredjo (Wakil Bupati Touna), Livingstone Sango (Wakil Bupati Sigi), anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, anggota DPRD Kab. Poso dan Puskesmas seluruh Kab. Poso.
Adapun susunan kegiatan ini adalah kemarin diadakan sunatan massal, kemudian dilanjutkan dengan pameran, pengobatan gratis dan lomba olahraga. Pada akhir kegiatan ditutup dengan vokal grup dari puskesmas se-Kab. Poso. Jumlah peserta yang hadir mencapai 1000 orang
Gerakan Sejuta Pohon di Kab. Poso
PELOPOR, POSO, Program tanam pohon yang mulai dijalankan tahun ini mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari berhasilnya Gerakan Sejuta Pohon yang diinisiasi oleh Sdr. Ir. Alex Tangkedatu, selaku Kabid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Poso, dalam rangka mengakhiri Gerakan Sejuta Pohon Kab. Poso tahun 2011 ditandai oleh penanaman pohon kesejuta oleh Bpk. Piet Inkiriwang (Bupati Poso). Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon pertama oleh Ibu Ellen Pelealu (Istri Bupati Poso) dalam rangka mengawali program Gerakan Sejuta Pohon Kab. Poso tahun 2012. Penanaman ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2011 yang bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon Nasional dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara.
Bupati Poso mengajak seluruh komponen masyarakat untuk semakin meningkatkan dukungannya melalui penanaman pohon. Baik pohon yang menghasilkan bahan baku maupun pohon serbaguna (Multi Purposes Trees Species). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta salah satu kontribusi terhadap pengurangan panas bumi. Kegiatan menanam pohon merupakan salah satu upaya kecil tapi memberikan efek yang besar dan juga merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
Pihaknya selaku penanggung jawab kegiatan ini, akan terus meningkatkan kualitas gerakan ini setiap tahunnya. Program ini direncanakan berjalan sampai tahun 2014 dengan target menanam sepuluh juta pohon. Adapun semboyan dari program ini adalah ''Go Green Sintuwu Maroso'
Bupati Poso mengajak seluruh komponen masyarakat untuk semakin meningkatkan dukungannya melalui penanaman pohon. Baik pohon yang menghasilkan bahan baku maupun pohon serbaguna (Multi Purposes Trees Species). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta salah satu kontribusi terhadap pengurangan panas bumi. Kegiatan menanam pohon merupakan salah satu upaya kecil tapi memberikan efek yang besar dan juga merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
Pihaknya selaku penanggung jawab kegiatan ini, akan terus meningkatkan kualitas gerakan ini setiap tahunnya. Program ini direncanakan berjalan sampai tahun 2014 dengan target menanam sepuluh juta pohon. Adapun semboyan dari program ini adalah ''Go Green Sintuwu Maroso'
Produksi Pangan Yang Higienis
PELOPOR, POSO, Kursus Singkat Pelatihan Industri Rumah Tangga (IRT) yang diadakan di Aula Kantor Bappeda Kab. Poso diawali dengan pemateri Bpk. Jamaluddin, S.Si, Apt, SH, yang berasal dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulteng, menyampaikan materi cara memproduksi pangan yang baik untuk IRT adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi.
Pihaknya disini akan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Hal ini berlaku untuk semua IRT di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan menghasilkan pangan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.
Banyak aspek yang mempengaruhi untuk memproduksi pangan dengan baik, yaitu lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas IRT, peralatan produksi, suplai air, sanitasi yang higienis, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan pelatihan karyawan. Di samping itu, pihaknya juga menyampaikan kebijakan nasional pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas IRTP, meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat dan menciptakan iklim usaha yang optimal untuk IRTP.
Semua ini berhubungan dengan keamanan pangan yang melibatkan industri pangan, peran serta masyarakat dan pengawasan dari pemerintah. Serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengonsumsi pangan.
Pemateri selanjutnya adalah Muh. Abdu Umar, Apt, M.Kes, selaku Kabid. Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Poso, menyampaikan bahwa Produk yang terhindar dari bahaya akan lebih terjamin keamanannya sehingga kepercayaan konsumen meningkat, pemusnahan dan penarikan produk pangan dari pasaran dapat dihindari/ditekan dan pemborosan/kerugian karena masalah keamanan produk dapat dicegah. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada keuntungan bagi perusahaan.
Adapun langkah-langkah pengendalian proses untuk menghindari bahaya adalah pertama, penentuan jenis bahaya (biologis, kimia, fisik). Kedua, mengetahui tahap-tahap pengolahan yang harus dikendalikan untuk menghindari bahaya. Ketiga, penetapan batas kritis bahaya. Keempat, pemantauan tahap pengendalian kritis. Kelima, tindakan perbaikan terhadap penyimpangan. Keenam, pencatatan yang baik dan rapih. Ketujuh, penilaian kegiatan yang telah dilakukan.
Para IRT juga perlu mengetahui Bahan Tambahan Pangan yang digunakan dalam produknya. BTP adalah bahan/campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. BTP ini ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Adapun BTP ini seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Tujuan produsen mengetahui BTP untuk mengetahui bahan kimia yang sering digunakan dan pengaruh BTP tersebut terhadap kesehatan.
Penggolongan BTP yang tercantum dalam Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 terdiri dari pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa dan aroma dan penguat rasa. Kemudian BTP yang tidak termasuk dalam Permenkes adalah enzim, penambah gizi dan humektan. Pihaknya juga meminta maaf datang terlambat karena ada kegiatan sweeping makanan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah untuk wilayah Kab. Poso dan Kab. Morowali.
Kemudian Ibu Disti, S.Si, selaku Staf Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Poso, menjelaskan bahwa higienitas dan Sanitasi sarana IRT yang penting untuk diperhatikan oleh produsen pangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit dengan menghilangkan/mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
Adapun penerapan sanitasi pangan dengan cara meningkatkan mutu IRTP, melindungi masyarakat dan pengendalian terpadu yang meliputi semua aspek produksi. Sumber kontaminasi tersebut berasal dari pekerja, hewan, lingkungan, bahan makanan lain dan kontaminan lainnya. Pihaknya menyarankan kepada IRT untuk rajin mengikuti pelatihan untuk pengamanan pangan dan kebersihan masing-masing individu. Kemudian melakukan inspeksi dan penindakan bila melanggar peraturan yang berlaku. Memberikan insentif kepada pekerja yang selalu bersikap higienis.
Pihaknya disini akan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi pangan mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Hal ini berlaku untuk semua IRT di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan menghasilkan pangan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.
Banyak aspek yang mempengaruhi untuk memproduksi pangan dengan baik, yaitu lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas IRT, peralatan produksi, suplai air, sanitasi yang higienis, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan pelatihan karyawan. Di samping itu, pihaknya juga menyampaikan kebijakan nasional pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas IRTP, meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat dan menciptakan iklim usaha yang optimal untuk IRTP.
Semua ini berhubungan dengan keamanan pangan yang melibatkan industri pangan, peran serta masyarakat dan pengawasan dari pemerintah. Serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengonsumsi pangan.
Pemateri selanjutnya adalah Muh. Abdu Umar, Apt, M.Kes, selaku Kabid. Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Poso, menyampaikan bahwa Produk yang terhindar dari bahaya akan lebih terjamin keamanannya sehingga kepercayaan konsumen meningkat, pemusnahan dan penarikan produk pangan dari pasaran dapat dihindari/ditekan dan pemborosan/kerugian karena masalah keamanan produk dapat dicegah. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada keuntungan bagi perusahaan.
Adapun langkah-langkah pengendalian proses untuk menghindari bahaya adalah pertama, penentuan jenis bahaya (biologis, kimia, fisik). Kedua, mengetahui tahap-tahap pengolahan yang harus dikendalikan untuk menghindari bahaya. Ketiga, penetapan batas kritis bahaya. Keempat, pemantauan tahap pengendalian kritis. Kelima, tindakan perbaikan terhadap penyimpangan. Keenam, pencatatan yang baik dan rapih. Ketujuh, penilaian kegiatan yang telah dilakukan.
Para IRT juga perlu mengetahui Bahan Tambahan Pangan yang digunakan dalam produknya. BTP adalah bahan/campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. BTP ini ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Adapun BTP ini seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Tujuan produsen mengetahui BTP untuk mengetahui bahan kimia yang sering digunakan dan pengaruh BTP tersebut terhadap kesehatan.
Penggolongan BTP yang tercantum dalam Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 terdiri dari pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa dan aroma dan penguat rasa. Kemudian BTP yang tidak termasuk dalam Permenkes adalah enzim, penambah gizi dan humektan. Pihaknya juga meminta maaf datang terlambat karena ada kegiatan sweeping makanan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah untuk wilayah Kab. Poso dan Kab. Morowali.
Kemudian Ibu Disti, S.Si, selaku Staf Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Poso, menjelaskan bahwa higienitas dan Sanitasi sarana IRT yang penting untuk diperhatikan oleh produsen pangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit dengan menghilangkan/mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
Adapun penerapan sanitasi pangan dengan cara meningkatkan mutu IRTP, melindungi masyarakat dan pengendalian terpadu yang meliputi semua aspek produksi. Sumber kontaminasi tersebut berasal dari pekerja, hewan, lingkungan, bahan makanan lain dan kontaminan lainnya. Pihaknya menyarankan kepada IRT untuk rajin mengikuti pelatihan untuk pengamanan pangan dan kebersihan masing-masing individu. Kemudian melakukan inspeksi dan penindakan bila melanggar peraturan yang berlaku. Memberikan insentif kepada pekerja yang selalu bersikap higienis.
Dinas Perindagkop Bina Home Industry
PELOPOR, POSO, Pembinaan dan Pelatihan Kolektif Home Industry Kab. Poso tahun 2011 dibuka oleh Ibu Rusnah Mangun, selaku Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso, menyampaikan bahwa dirinya berharap para peserta yang hadir dalam acara ini untuk terus berproduksi. Karena semua acara pelatihan yang diadakan ini nantinya akan dievaluasi oleh DPRD Kab. Poso dan Pemerintah Kab. Poso. Jika industri yang telah dibiayai oleh pemerintah ini tidak berproduksi, maka Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso yang akan disalahkan.
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso akan terus mendorong home industry untuk berproduksi. Oleh karena itu, akan dipersiapkan pasar tersendiri khusus barang-barang hasil produksi industri rumah tangga. Pemerintah juga sudah membangun sentra oleh-oleh Kab. Poso agar penjualan hasil produksi tersebut terus meningkat.
Di samping itu, Bpk. Zakarudin, M.Si (Trainer/Wiraswasta/Pensiunan PNS pada Universitas Tadulako) menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Poso melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso telah berupaya untuk mendorong industri rumah tangga ini maju. Bantuan-bantuan tersebut seperti pemberian pelatihan terhadap 200 orang pelaku industri rumah tangga, memberikan peralatan, memberikan modal dan lain-lain.
Oleh karena itu, pihaknya tidak akan berhenti mengingatkan dan membangunkan para peserta dari ''tidur''. Mulai bekerja dan produksi, karena semua ini didanai oleh uang dari rakyat Kab. Poso sendiri. Sungguh berdosa jika kita malah berpangku tangan dan membuang kesempatan dan keterampilan yang ada.
Setelah pulang dari pelatihan ini, para peserta dituntut untuk membagi ilmu dan meneruskan pengetahuan yang didapat kepada orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk itu. Kemudian meminta kepada para peserta untuk memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso. Hal ini guna mengetahui perkembangan industri yang telah dijalani oleh para peserta.
Tujuan dirinya berdiri disini untuk memperkuat masing-masing individu dari para peserta. Dengan demikian, peluang menjadi pengusaha sukses semakin terbuka lebar. Karena menjadi pengusaha sukses selalu dimulai dari bawah dan usaha kecil.
Acara ini diadakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso dan dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta. Para peserta ini berasal dari Kec. Poso Kota Bersaudara, Kec. Poso Pesisir Bersaudara dan Kec. Lage
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso akan terus mendorong home industry untuk berproduksi. Oleh karena itu, akan dipersiapkan pasar tersendiri khusus barang-barang hasil produksi industri rumah tangga. Pemerintah juga sudah membangun sentra oleh-oleh Kab. Poso agar penjualan hasil produksi tersebut terus meningkat.
Di samping itu, Bpk. Zakarudin, M.Si (Trainer/Wiraswasta/Pensiunan PNS pada Universitas Tadulako) menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Poso melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso telah berupaya untuk mendorong industri rumah tangga ini maju. Bantuan-bantuan tersebut seperti pemberian pelatihan terhadap 200 orang pelaku industri rumah tangga, memberikan peralatan, memberikan modal dan lain-lain.
Oleh karena itu, pihaknya tidak akan berhenti mengingatkan dan membangunkan para peserta dari ''tidur''. Mulai bekerja dan produksi, karena semua ini didanai oleh uang dari rakyat Kab. Poso sendiri. Sungguh berdosa jika kita malah berpangku tangan dan membuang kesempatan dan keterampilan yang ada.
Setelah pulang dari pelatihan ini, para peserta dituntut untuk membagi ilmu dan meneruskan pengetahuan yang didapat kepada orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk itu. Kemudian meminta kepada para peserta untuk memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso. Hal ini guna mengetahui perkembangan industri yang telah dijalani oleh para peserta.
Tujuan dirinya berdiri disini untuk memperkuat masing-masing individu dari para peserta. Dengan demikian, peluang menjadi pengusaha sukses semakin terbuka lebar. Karena menjadi pengusaha sukses selalu dimulai dari bawah dan usaha kecil.
Acara ini diadakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso dan dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta. Para peserta ini berasal dari Kec. Poso Kota Bersaudara, Kec. Poso Pesisir Bersaudara dan Kec. Lage
Bahan Pangan Cukup Untuk Kab. Poso
PELOPOR, POSO, Peresmian kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang megah berdiri berlangsung meriah. Dalam sambutannya Bpk. Ir. Munawir, selaku Kepala BKP Kab. Poso, menyampaikan bahwa bahan pangan yang ada di Kab. Poso cukup dan tidak mengalami kekurangan sama sekali. Hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan tersendiri bagi BKP Kab. Poso. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dapat ditingkatkan atau bertahan dari tahun ke tahun.
Datang mewakili Bupati Poso, Drs. Amjad Lawasa, selaku Sekretaris Daerah Kab. Poso, dalam sambutannya mengatakan bahwa kantor yang megah ini sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada BKP Kab. Poso dalam menjalankan tugas dan program-programnya. Terutama dalam mengantisipasi krisis pangan di Kab. Poso pada masa-masa yang akan datang.
Peserta yang hadir dalam pelaksanaan acara tersebut terdiri dari para lurah dan camat se-kabupaten, kemudian para SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Poso
Datang mewakili Bupati Poso, Drs. Amjad Lawasa, selaku Sekretaris Daerah Kab. Poso, dalam sambutannya mengatakan bahwa kantor yang megah ini sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada BKP Kab. Poso dalam menjalankan tugas dan program-programnya. Terutama dalam mengantisipasi krisis pangan di Kab. Poso pada masa-masa yang akan datang.
Peserta yang hadir dalam pelaksanaan acara tersebut terdiri dari para lurah dan camat se-kabupaten, kemudian para SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Poso
Rabu, 16 November 2011
Hari Menanam Pohon Indonesia
PELOPOR, POSO, Terjadinya degradasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di bagian hulu telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dsb. untuk menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan, baik di hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan rakyat.
Upaya memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilaksanakan melalui Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kemitraan yang begitu kuat antara pemerintah dan masyarakat sebagai pilar pembangunan diwujudkan melalui kegiatan secara terpadu antara lain melalui gerakan menanam pohon secara massal oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan sumber daya alam hutan dan lahan.
Dalam rangka mengakhiri gerakan sejuta pohon Kab. Poso tahun 2011, ditandai dengan penanaman pohon ke-1.000.000 oleh Bapak Piet Inkiriwang selaku Bupati Poso. Kemudian dalam rangka mengawali gerakan sejuta pohon tahun 2012, Ibu Ellen Inkiriwang akan menanam pohon pertama. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon Nasional, serta Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara pada tanggal 28 November 2011.
Dalam amanatnya, Bupati Poso mengajak seluruh komponen masyarakat untuk semakin meningkatkan dukungannya melalui penanaman pohon baik itu yang menghasilkan bahan baku maupun pohon serba guna (Multi Purposes Trees Species) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas karbondioksida yang menyebabkan pemanasan global. Karena kegiatan ini merupakan upaya yang mudah tetapi memberikan arti yang besar khususnya dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Poso, Ir. Alex Tangkedatu selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan bahwa gerakan penanaman pohon di Bumi Sintuwu Maroso akan ditingkatkan setiap tahun sampai tahun 2014 dengan target 10.000.000 pohon. Semboyan gerakan ini adalah "Go Green Sintuwu Maroso".
Upaya memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilaksanakan melalui Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kemitraan yang begitu kuat antara pemerintah dan masyarakat sebagai pilar pembangunan diwujudkan melalui kegiatan secara terpadu antara lain melalui gerakan menanam pohon secara massal oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan sumber daya alam hutan dan lahan.
Dalam rangka mengakhiri gerakan sejuta pohon Kab. Poso tahun 2011, ditandai dengan penanaman pohon ke-1.000.000 oleh Bapak Piet Inkiriwang selaku Bupati Poso. Kemudian dalam rangka mengawali gerakan sejuta pohon tahun 2012, Ibu Ellen Inkiriwang akan menanam pohon pertama. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Pohon Nasional, serta Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara pada tanggal 28 November 2011.
Dalam amanatnya, Bupati Poso mengajak seluruh komponen masyarakat untuk semakin meningkatkan dukungannya melalui penanaman pohon baik itu yang menghasilkan bahan baku maupun pohon serba guna (Multi Purposes Trees Species) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas karbondioksida yang menyebabkan pemanasan global. Karena kegiatan ini merupakan upaya yang mudah tetapi memberikan arti yang besar khususnya dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Poso, Ir. Alex Tangkedatu selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan bahwa gerakan penanaman pohon di Bumi Sintuwu Maroso akan ditingkatkan setiap tahun sampai tahun 2014 dengan target 10.000.000 pohon. Semboyan gerakan ini adalah "Go Green Sintuwu Maroso".
Kamis, 10 November 2011
Perkemahan Sehari SDN 2 Silanca
PELOPOR, POSO, SDN 2 Silanca, Kec. Lage, Kab. Poso telah melaksanakan kegiatan perkemahan sehari yang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah. Kegiatan ini dalam rangka menunjang produktivitas siswa agar daya imajinasi siswa dapat berkembang dengan daya tangkap dan berpikir dari para siswa.
Kepala Sekolah SDN 2 Silanca, R. Tosamboy, S.Pd, ketika ditemui Pelopor mengatakan bahwa setiap tahun selalu melaksanakan kegiatan perkemahan ini. Dengan tujuan agar peserta didik tidak jenuh dalam menghadapi pelajaran. Kemudian hal ini dapat menunjang aktivitas siswa dalam setiap mengikuti lomba. Tujuan lainnya diadakan kegiatan ini adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab dari masing-masing siswa. Kegiatan ini juga didukung oleh para orang tua siswa yang membuat dirinya cukup senang dan bangga.
Perkemahan sehari ini dibuka oleh Moran Lolo selaku Kapolmas Silanca. Dalam kegiatan ini juga terdapat tim penilai dari Kepala Sekolah SDN 1 dan Kepala Sekolah SDN 3 yang diwakili oleh Panglipur Adi. Acara penutupan nantinya akan ditutup oleh dirinya dan dilanjutkan dengan acara api unggun. IM
Kepala Sekolah SDN 2 Silanca, R. Tosamboy, S.Pd, ketika ditemui Pelopor mengatakan bahwa setiap tahun selalu melaksanakan kegiatan perkemahan ini. Dengan tujuan agar peserta didik tidak jenuh dalam menghadapi pelajaran. Kemudian hal ini dapat menunjang aktivitas siswa dalam setiap mengikuti lomba. Tujuan lainnya diadakan kegiatan ini adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab dari masing-masing siswa. Kegiatan ini juga didukung oleh para orang tua siswa yang membuat dirinya cukup senang dan bangga.
Perkemahan sehari ini dibuka oleh Moran Lolo selaku Kapolmas Silanca. Dalam kegiatan ini juga terdapat tim penilai dari Kepala Sekolah SDN 1 dan Kepala Sekolah SDN 3 yang diwakili oleh Panglipur Adi. Acara penutupan nantinya akan ditutup oleh dirinya dan dilanjutkan dengan acara api unggun. IM
LAKI Terus Dorong Pemberantasan Korupsi
PELOPOR, TOUNA, Korupsi yang menjamur di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah pelosok negeri ini. Namun hal ini tidak menurunkan semangat Abdul Pata Maloto, SH, selaku Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Kab. Touna untuk memberantas korupsi.
Tugas pokok dari lembaga ini adalah mengungkap segala kasus korupsi yang terjadi terutama di Kab. Touna. Dalam hal itu, LAKI tidak akan pandang bulu untuk melakukan investigasi dalam rangka mengungkap kasus korupsi, ungkapnya.
Sebagai lembaga resmi dan independen, dirinya tidak takut dengan siapapun dalam mengungkap adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian UU No. 8 tahun 1985 tentang ormas dan lembaga swadaya masyarakat.
Penyebab kemiskinan dan kebodohan di Kab. Touna khususnya adalah korupsi. Hal ini mendorong pihaknya untuk terus memberantas perbuatan luar biasa ini, yang harus diganjar dengan hukuman luar biasa pula. Jika LAKI dalam mengungkap kasus korupsi memiliki bukti yang kuat, maka pihaknya tidak akan segan dan ragu untuk menyerahkan data dan laporan yang membuktikan adanya tindak pidana korupsi, tandasnya. KM
Tugas pokok dari lembaga ini adalah mengungkap segala kasus korupsi yang terjadi terutama di Kab. Touna. Dalam hal itu, LAKI tidak akan pandang bulu untuk melakukan investigasi dalam rangka mengungkap kasus korupsi, ungkapnya.
Sebagai lembaga resmi dan independen, dirinya tidak takut dengan siapapun dalam mengungkap adanya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian UU No. 8 tahun 1985 tentang ormas dan lembaga swadaya masyarakat.
Penyebab kemiskinan dan kebodohan di Kab. Touna khususnya adalah korupsi. Hal ini mendorong pihaknya untuk terus memberantas perbuatan luar biasa ini, yang harus diganjar dengan hukuman luar biasa pula. Jika LAKI dalam mengungkap kasus korupsi memiliki bukti yang kuat, maka pihaknya tidak akan segan dan ragu untuk menyerahkan data dan laporan yang membuktikan adanya tindak pidana korupsi, tandasnya. KM
Senin, 31 Oktober 2011
KNPI Bantu Bangun Pemuda Kab. Poso
PELOPOR, POSO, Sumpah Pemuda ke-83 disikapi oleh KNPI Kab. Poso dengan pembangunan karakter dari pemuda itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sdr. Anggun Liputra sebagai Ketua KNPI Kab.Poso.
Saat ini perlu adanya peningkatan sumber daya manusia terutama yang berasal dari kalangan pemuda dan pemudi di wilayah Kab. Poso. Karena hal ini berkaitan dengan pengendalian diri mereka terhadap hal-hal ataupun isu-isu yang dapat memecah belah bangsa ini, ucapnya.
Rencana KNPI Kab. Poso akan memprogramkan pendidikan atau pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya generasi muda melalui seminar-seminar ataupun dialog-dialog wawasan kebangsaan agar jiwa para pemuda dan pemudi ini dapat bersemangat kembali dalam menempuh hidup dan membangun Indonesia pada umumnya dan Kab. Poso pada khususnya, katanya.
Untuk mensukseskan program yang akan pihaknya laksanakan nantinya, tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kab. Poso. Karena dengan adanya dukungan pemerintah, KNPI dapat melaksanakan niat baik ini demi para pemuda yang ada di Kab. Poso ini, imbuhnya.
Saat ini perlu adanya peningkatan sumber daya manusia terutama yang berasal dari kalangan pemuda dan pemudi di wilayah Kab. Poso. Karena hal ini berkaitan dengan pengendalian diri mereka terhadap hal-hal ataupun isu-isu yang dapat memecah belah bangsa ini, ucapnya.
Rencana KNPI Kab. Poso akan memprogramkan pendidikan atau pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya generasi muda melalui seminar-seminar ataupun dialog-dialog wawasan kebangsaan agar jiwa para pemuda dan pemudi ini dapat bersemangat kembali dalam menempuh hidup dan membangun Indonesia pada umumnya dan Kab. Poso pada khususnya, katanya.
Untuk mensukseskan program yang akan pihaknya laksanakan nantinya, tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kab. Poso. Karena dengan adanya dukungan pemerintah, KNPI dapat melaksanakan niat baik ini demi para pemuda yang ada di Kab. Poso ini, imbuhnya.
Gubernur Sulawesi Tengah Pimpin Pembukaan Festival Danau Poso ke-14
PELOPOR, POSO, Arena Festival Danau Poso (FDP) ke-14 pada sore itu terlihat ramai akan masyarakat. Pembukaan FDP kali ini dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang tiba di tengah-tengah para peserta festival.
Sua'ib Djafar, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah/Ketua Panitia FDP ke-14, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam FDP ke-14 ini adalah ''Rajut Kebersamaan dan Wujudkan Sapta Pesona''. Tema ini juga dilaksanakan dengan semangat ''Sintuwu Maroso'' karena diadakan di Kab. Poso.
Adapun peserta yang mengikuti FDP ke-14 berasal dari Kab. Poso, Kab. Parimo, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kota Palu. Jumlah peserta secara keseluruhan berjumlah 531 orang.
Piet Inkiriwang, selaku Bupati Poso, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada undangan yang telah hadir di FDP ke-14 ini. Selaku tuan rumah, Kab. Poso memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan FDP ke-14 ini. Silahkan menikmati suasana dan kondisi dari Tentena ini.
Adapun Longki Djanggola (Gubernur Sulawesi Tengah) menyampaikan terima kasih kepada Kab. Poso sebagai tuan rumah FDP ke-14 ini dengan didukung situasi dan kondisi masyarakat yang sudah semakin kondusif.
Pariwisata Sulawesi Tengah memang ketinggalan dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kami juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai macam pameran promosi yang ada. Diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sebanyak 7,7 juta wisatawan, ucapnya.
Sulawesi Tengah ini memiliki banyak sekali potensi wisata yang harus lebih dieksploitasi, misalnya potensi wisata budaya, potensi wisata petualangan dan potensi wisata alam. Kemudian pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengelola potensi ini dan menyelenggarakan event-event budaya. Dengan demikian, pariwisata di Sulawesi Tengah mengalami kemajuan, imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan objek jek wisata yang lebih profesional dan pembangunan akses jalan masuk tempat wisata. Pihaknya juga sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI terkait pembukaan bandara di Kab. Touna dan Kab. Morowali, ungkapnya.
Pihaknya juga akan meningkatkan kualitas acara dari FDP setiap tahunnya. Pada kahirnya, semoga acara ini dapat berjalan tertib dan lancar. Kemudian para peserta dapat bersaing secara sportif, pesannya.
Sua'ib Djafar, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah/Ketua Panitia FDP ke-14, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam FDP ke-14 ini adalah ''Rajut Kebersamaan dan Wujudkan Sapta Pesona''. Tema ini juga dilaksanakan dengan semangat ''Sintuwu Maroso'' karena diadakan di Kab. Poso.
Adapun peserta yang mengikuti FDP ke-14 berasal dari Kab. Poso, Kab. Parimo, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kota Palu. Jumlah peserta secara keseluruhan berjumlah 531 orang.
Piet Inkiriwang, selaku Bupati Poso, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada undangan yang telah hadir di FDP ke-14 ini. Selaku tuan rumah, Kab. Poso memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan FDP ke-14 ini. Silahkan menikmati suasana dan kondisi dari Tentena ini.
Adapun Longki Djanggola (Gubernur Sulawesi Tengah) menyampaikan terima kasih kepada Kab. Poso sebagai tuan rumah FDP ke-14 ini dengan didukung situasi dan kondisi masyarakat yang sudah semakin kondusif.
Pariwisata Sulawesi Tengah memang ketinggalan dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kami juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai macam pameran promosi yang ada. Diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sebanyak 7,7 juta wisatawan, ucapnya.
Sulawesi Tengah ini memiliki banyak sekali potensi wisata yang harus lebih dieksploitasi, misalnya potensi wisata budaya, potensi wisata petualangan dan potensi wisata alam. Kemudian pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengelola potensi ini dan menyelenggarakan event-event budaya. Dengan demikian, pariwisata di Sulawesi Tengah mengalami kemajuan, imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan objek jek wisata yang lebih profesional dan pembangunan akses jalan masuk tempat wisata. Pihaknya juga sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI terkait pembukaan bandara di Kab. Touna dan Kab. Morowali, ungkapnya.
Pihaknya juga akan meningkatkan kualitas acara dari FDP setiap tahunnya. Pada kahirnya, semoga acara ini dapat berjalan tertib dan lancar. Kemudian para peserta dapat bersaing secara sportif, pesannya.
Program Penghijauan Berjalan Lancar
PELOPOR, POSO, Program penghijauan dari Pemerintah Pusat berjalan dengan baik di Kab. Poso ini. Hal ini terlihat dari antusiasme yang dimiliki oleh para kelompok tani yang turut serta dalam program tersebut, imbuh Sdr. Alex Tangkedatu, Kabid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Poso, yang baru-baru ini ditemui di kantornya.
Beliau menambahkan bahwa untuk Kab. Poso, program ini sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk pembibitan maupun untuk target tempat menanam pohon tersebut.
Bahkan sudah ada kelompok tani yang melakukan penanaman meskipun dananya belum cair. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan keinginan masyarakat yang begitu besar untuk menyelamatkan bumi dari bencana alam yang diakibatkan hutan yang sudah gundul karena sudah ditebang.
Sampai saat ini baru tiga kabupaten saja yang sudah melakukan penanaman, yakni Kab. Poso, Kab. Touna dan Kab. Donggala. Adapun jenis bibit pohon yang ditanam adalah cempaka dan nantu, ungkapnya.
Beliau menambahkan bahwa untuk Kab. Poso, program ini sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk pembibitan maupun untuk target tempat menanam pohon tersebut.
Bahkan sudah ada kelompok tani yang melakukan penanaman meskipun dananya belum cair. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan keinginan masyarakat yang begitu besar untuk menyelamatkan bumi dari bencana alam yang diakibatkan hutan yang sudah gundul karena sudah ditebang.
Sampai saat ini baru tiga kabupaten saja yang sudah melakukan penanaman, yakni Kab. Poso, Kab. Touna dan Kab. Donggala. Adapun jenis bibit pohon yang ditanam adalah cempaka dan nantu, ungkapnya.
Minggu, 30 Oktober 2011
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Poso Latih Pemandu Wisata
PELOPOR, POSO, Dengan melihat begitu besar potensi wisata dari Kab. Poso ini, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Poso menyelenggarakan pelatihan terpadu pemandu wisata. Pelatihan ini diikuti oleh para pemandu wisata yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kab. Poso.
Dalam pelatihan ini, hadir Bpk. Amjad Lawasa selaku Sekretaris Daerah Kab. Poso, yang dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pariwisata harus menjadi ikon Kab. Poso mulai saat ini. Sebelum timbul kerusuhan, pemasukan terbesar bersumber dari bidang pariwisata. Pada tahun 1997an, wisatawan yang masuk ke Kab. Poso sekitar 50.000 orang. Jalur masuk pariwisata sekarang melalui Luwuk dan Gorontalo. Padahal dahulu jalur masuk tersebut berada di Toraja-Tentena atau Palu-Poso-Tojo Una-Una. Jika pariwisata berkembang, maka bidang-bidang lain yang berhubungan dengan pariwisata juga ikut berkembang termasuk bidang perekonomian.
Oleh karena itu, pariwisata ini harus dijaga seperti yang tertera dalam slogan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Sapta Pesona. Adapun pihak yang menjaga hal tersebut tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat juga ikut terlibat. Dengan demikian, pariwisata di Kab. Poso akan maju. Menjadi seorang pemandu wisata yang baik harus mengetahui bahasa daerah, sejarah daerah dan menguasai bahasa asing, ucap Sekdakab Poso.
Kemudian Kadis Pariwsata dan Kebudayaan Kab. Poso, Bpk. Amir Kiat menyampaikan antara lain program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Poso mencanangkan program yang bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kab. Poso. Kemudian pihaknya akan merencanakan pembangunan rumah adat di setiap kecamatan se-Kab. Poso. Rutin memasang baliho untuk mempromosikan wisata yang ada di Kab. Poso. Program pengelolaan kekayaan budaya juga masuk ke dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Perwujudan program tersebut akan dibangun patung atau monumen yang melambangkan kebudayaan Kab. Poso. Lalu membangun minimal satu sanggar seni di masing-masing kecamatan yang adi di Kab. Poso.
Dalam pelatihan ini, hadir Bpk. Amjad Lawasa selaku Sekretaris Daerah Kab. Poso, yang dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pariwisata harus menjadi ikon Kab. Poso mulai saat ini. Sebelum timbul kerusuhan, pemasukan terbesar bersumber dari bidang pariwisata. Pada tahun 1997an, wisatawan yang masuk ke Kab. Poso sekitar 50.000 orang. Jalur masuk pariwisata sekarang melalui Luwuk dan Gorontalo. Padahal dahulu jalur masuk tersebut berada di Toraja-Tentena atau Palu-Poso-Tojo Una-Una. Jika pariwisata berkembang, maka bidang-bidang lain yang berhubungan dengan pariwisata juga ikut berkembang termasuk bidang perekonomian.
Oleh karena itu, pariwisata ini harus dijaga seperti yang tertera dalam slogan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Sapta Pesona. Adapun pihak yang menjaga hal tersebut tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat juga ikut terlibat. Dengan demikian, pariwisata di Kab. Poso akan maju. Menjadi seorang pemandu wisata yang baik harus mengetahui bahasa daerah, sejarah daerah dan menguasai bahasa asing, ucap Sekdakab Poso.
Kemudian Kadis Pariwsata dan Kebudayaan Kab. Poso, Bpk. Amir Kiat menyampaikan antara lain program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Poso mencanangkan program yang bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kab. Poso. Kemudian pihaknya akan merencanakan pembangunan rumah adat di setiap kecamatan se-Kab. Poso. Rutin memasang baliho untuk mempromosikan wisata yang ada di Kab. Poso. Program pengelolaan kekayaan budaya juga masuk ke dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Perwujudan program tersebut akan dibangun patung atau monumen yang melambangkan kebudayaan Kab. Poso. Lalu membangun minimal satu sanggar seni di masing-masing kecamatan yang adi di Kab. Poso.
Jumat, 21 Oktober 2011
Pekan Budaya dan Festival Danau Poso
PELOPOR, POSO, Festival terbesar yang ada di Bumi Sintuwu Maroso kembali diadakan pada bulan Oktober 2011 ini. Acara kebudayaan ini diawali dengan Pekan Budaya kemudian dilanjutkan dengan Festival Danau Poso. Bpk. Dharmanto, SH, selaku Kabag. Humas dan Infokom Kab. Poso menyampaikan bahwa pada hari Jumat, 21 Oktober 2011, merupakan pembukaan pekan budaya ke-5 di Tentena dalam rangka memeriahkan acara Festival Danau Poso ke-14 di Tentena. Pekan budaya ini dimeriahkan oleh masyarakat kecamatan se-kabupaten. Sedangkan untuk Festival Danau Poso lebih besar lagi, karena acara ini tingkat propinsi.
Pemerintah Kab. Poso dalam hal ini ingin mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kab. Poso ini. Kemudian dengan menjadikan pariwisata sebagai ikon kabupaten, maka pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya pariwisata yang baik, maka akan menarik para investor masuk ke Kab. Poso.
Pemerintah Kab. Poso juga ingin menunjukkan kepada seluruh dunia baik domestik maupun internasional bahwa Kab. Poso ini sudah aman dan tertib. Tidak seperti orang kira yang masih dalam kerusuhan.
Adapun Pekan budaya ini mengundang seluruh pejabat pemerintahan di Kab. Poso. Kemudian untuk Festival Danau Poso akan mengundang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Gubernur Sulawesi Tengah, para investor dan bupati seluruh Sulawesi Tengah.
Pemerintah Kab. Poso dalam hal ini ingin mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kab. Poso ini. Kemudian dengan menjadikan pariwisata sebagai ikon kabupaten, maka pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya pariwisata yang baik, maka akan menarik para investor masuk ke Kab. Poso.
Pemerintah Kab. Poso juga ingin menunjukkan kepada seluruh dunia baik domestik maupun internasional bahwa Kab. Poso ini sudah aman dan tertib. Tidak seperti orang kira yang masih dalam kerusuhan.
Adapun Pekan budaya ini mengundang seluruh pejabat pemerintahan di Kab. Poso. Kemudian untuk Festival Danau Poso akan mengundang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Gubernur Sulawesi Tengah, para investor dan bupati seluruh Sulawesi Tengah.
Minggu, 16 Oktober 2011
Perkembangan Harga Sembako
PELOPOR, POSO, Perkembangan harga sembako akhir-akhir ini secara umu tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid. Industri dan Perdagangan, Bpk. Sarifuddin Haminuddin, SH yang ditemui di kantornya.
Menurut pantauan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso harga sembako terakhir untuk bulan September 2011 adalah harga beras rata-rata berkisar pada Rp. 6.500,- hanya jenis Super Win yang mencapai angka Rp. 7.000,-. Kemudian harga gula pasir dalam negeri mencapai Rp. 10.000,- dan gula pasir impor Thailand mencapai harga Rp. 11.000,-. Untuk harga minyak goreng merk Bimoli (620 ml) mencapai Rp. 11.000,-. Minyak Kelapa berkisar pada harga Rp. 9.000,-.
Harga daging sapi mencapai Rp. 70.000,-/kg dan daging ayam Rp. 40.000,-/kg. Telur ayam kampung mencapai Rp. 2.500,- dan ayam ras mencapai Rp. 1.100,-. Sedangkan untuk minyak tanah yang berasal dari pangkalan sebesar Rp. 2.900,- dan dari pengecer sebesar Rp. 6.000,-
Harga jual Kopra mengalami peningkatan dari Rp. 4.400,- menjadi Rp. 4.500,-. Untuk harga cokelat mengalami penurunan dari Rp. 21.000,- menuju Rp. 20.000,-. Kemudian harga Kopi turun dari Rp. 40.000,- menjadi Rp. 39.000,-. Sedangkan untuk harga cengkeh mengalami kenaikan dari Rp. 123.000,- menjadi Rp. 130.000,- dan harga cabe keriting meningkat dari Rp. 14.000,- menjadi Rp. 16.000,-.
Menurut pantauan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso harga sembako terakhir untuk bulan September 2011 adalah harga beras rata-rata berkisar pada Rp. 6.500,- hanya jenis Super Win yang mencapai angka Rp. 7.000,-. Kemudian harga gula pasir dalam negeri mencapai Rp. 10.000,- dan gula pasir impor Thailand mencapai harga Rp. 11.000,-. Untuk harga minyak goreng merk Bimoli (620 ml) mencapai Rp. 11.000,-. Minyak Kelapa berkisar pada harga Rp. 9.000,-.
Harga daging sapi mencapai Rp. 70.000,-/kg dan daging ayam Rp. 40.000,-/kg. Telur ayam kampung mencapai Rp. 2.500,- dan ayam ras mencapai Rp. 1.100,-. Sedangkan untuk minyak tanah yang berasal dari pangkalan sebesar Rp. 2.900,- dan dari pengecer sebesar Rp. 6.000,-
Harga jual Kopra mengalami peningkatan dari Rp. 4.400,- menjadi Rp. 4.500,-. Untuk harga cokelat mengalami penurunan dari Rp. 21.000,- menuju Rp. 20.000,-. Kemudian harga Kopi turun dari Rp. 40.000,- menjadi Rp. 39.000,-. Sedangkan untuk harga cengkeh mengalami kenaikan dari Rp. 123.000,- menjadi Rp. 130.000,- dan harga cabe keriting meningkat dari Rp. 14.000,- menjadi Rp. 16.000,-.
Pendidikan Alami Peningkatan
PELOPOR, TOUNA, Pada masa lalu, bidang pendidikan bukan lah prioritas utama di Kab. Touna. Hal ini perlu diingat dan direnungi oleh masyarakat Kab. Touna. Setiap oknum SKPD hanya menjadikan hal tersebut sebagai ajang seremonial belaka dan tidak mempertimbangkan pendidikan untuk masyarakat Kab. Touna di masa yang akan datang. Jika pendidikan terus berkembang hingga menjadi kebanggaan bagi Kab. Touna baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional.
Saat ini perkembangan dunia pendidikan di Kab. Touna semakin baik dan teruji kualitasnya. Adapun indikator peningkatan tersebut adalah angka kelulusan siswa dan siswi pada tingkat dasar dan tingkat menengah mencapai 90 persen pada tahun 2010 lalu. Hal ini dapat dijadikan barometer perkembangan pendidikan di Kab. Touna.
Keberhasilan pendidikan di tanah “Sivia Patuju” ini, tidak lepas dari guru-guru yang berusaha mendidik dengan profesional, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Ditambah dengan adanya sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Program BOSDA yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Sulawesi Tengah, bahkan program ini terlaksana dengan baik sampai saat ini.
Seluruh keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Touna, Bpk. Arspan Pendo’o, S.Pd, yang terus bekerja dan membuat terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan pendidikan di Kab. Touna. Oleh karena itu, bapak yang murah senyum ini dapat dikatakan sebagai pelopor pendidikan di Kab. Touna ini. Dengan dukungan dari Bupati Touna, Drs. H. Damsik Ladjalani dan Wakil Bupati Touna, Jamal Djuaredjo, maka segala macam program pendidikan di Kab. Touna dapat terlaksana dengan baik.
Semua ini akan menjadi sia-sia, jika masyarakat Kab. Touna tidak peduli akan pendidikan. Maka sudah seyogyanya bahwa semua elemen masyarakat mendukung program pendidikan yang ada di Kab. Touna. Dengan demikian, Kab. Touna dapat menjadi kabupaten pendidikan di Sulawesi Tengah. Elg.
Saat ini perkembangan dunia pendidikan di Kab. Touna semakin baik dan teruji kualitasnya. Adapun indikator peningkatan tersebut adalah angka kelulusan siswa dan siswi pada tingkat dasar dan tingkat menengah mencapai 90 persen pada tahun 2010 lalu. Hal ini dapat dijadikan barometer perkembangan pendidikan di Kab. Touna.
Keberhasilan pendidikan di tanah “Sivia Patuju” ini, tidak lepas dari guru-guru yang berusaha mendidik dengan profesional, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Ditambah dengan adanya sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Program BOSDA yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Sulawesi Tengah, bahkan program ini terlaksana dengan baik sampai saat ini.
Seluruh keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Touna, Bpk. Arspan Pendo’o, S.Pd, yang terus bekerja dan membuat terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan pendidikan di Kab. Touna. Oleh karena itu, bapak yang murah senyum ini dapat dikatakan sebagai pelopor pendidikan di Kab. Touna ini. Dengan dukungan dari Bupati Touna, Drs. H. Damsik Ladjalani dan Wakil Bupati Touna, Jamal Djuaredjo, maka segala macam program pendidikan di Kab. Touna dapat terlaksana dengan baik.
Semua ini akan menjadi sia-sia, jika masyarakat Kab. Touna tidak peduli akan pendidikan. Maka sudah seyogyanya bahwa semua elemen masyarakat mendukung program pendidikan yang ada di Kab. Touna. Dengan demikian, Kab. Touna dapat menjadi kabupaten pendidikan di Sulawesi Tengah. Elg.
Minggu, 09 Oktober 2011
HUT TNI Ke-66 di Kab. Poso
PELOPOR, POSO, Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-66 di Kab. Poso dihadiri oleh Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam sekaligus menjadi inspektur upacara HUT TNI.
Dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa tema HUT TNI ke 66 memiliki tema "Dengan keterpaduan dan profesionalisme TNI bersama komponen bangsa siap menjaga dan menegakkan kedaulatan serta keutuhan NKRI". Mewakili Panglima TNI untuk menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada anggota TNI, para bintara, tamtama dan pegawai sipil TNI yang selama ini bekerja keras demi Indonesia.
TNI selalu bekerja sebaik mungkin dan mengedepankan lapor cepat untuk deteksi dini untuk mencegah segala macam yang membahayakan daerah tersebut. Oleh karena itu, Presiden RI telah menambah anggaran pertahanan RI untuk membeli alutsista yang bertujuan menunjang kinerja dari anggota TNI. Tugas TNI tidak hanya mempertahankan wilayah RI saja, tetapi juga ikut menjaga perdamaian dunia. Hal ini diwujudkan dengan menurunkan anggota TNI di negara-negara di dunia yang sedang mengalami konflik.
Peserta upacara terdiri dari Anggota Yonif 714 Sintuwu Maroso, anggota Kepolisian dari Polres Poso, anggota Satpol PP Kab. Poso, anggota Pramuka Kab. Poso, Siswa-siswi SMU Kab. Poso dan Pegawai Negeri Sipil Kab. Poso.
Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan persembahan puisi dan hiburan musik. Kemudian persembahan pemenang kompetisi alat musik bambu dalam rangka menyambut HUT TNI ke-66.
Pada malam harinya, pesta dilanjutkan dengan hiburan musik yang mengajak warga Kab. Poso larut dalam kegembiraan para pejuang Indonesia yang selalu mempertahankan dan mengamankan wilayah NKRI ini dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Jayalah terus TNI!
Dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa tema HUT TNI ke 66 memiliki tema "Dengan keterpaduan dan profesionalisme TNI bersama komponen bangsa siap menjaga dan menegakkan kedaulatan serta keutuhan NKRI". Mewakili Panglima TNI untuk menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada anggota TNI, para bintara, tamtama dan pegawai sipil TNI yang selama ini bekerja keras demi Indonesia.
TNI selalu bekerja sebaik mungkin dan mengedepankan lapor cepat untuk deteksi dini untuk mencegah segala macam yang membahayakan daerah tersebut. Oleh karena itu, Presiden RI telah menambah anggaran pertahanan RI untuk membeli alutsista yang bertujuan menunjang kinerja dari anggota TNI. Tugas TNI tidak hanya mempertahankan wilayah RI saja, tetapi juga ikut menjaga perdamaian dunia. Hal ini diwujudkan dengan menurunkan anggota TNI di negara-negara di dunia yang sedang mengalami konflik.
Peserta upacara terdiri dari Anggota Yonif 714 Sintuwu Maroso, anggota Kepolisian dari Polres Poso, anggota Satpol PP Kab. Poso, anggota Pramuka Kab. Poso, Siswa-siswi SMU Kab. Poso dan Pegawai Negeri Sipil Kab. Poso.
Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan persembahan puisi dan hiburan musik. Kemudian persembahan pemenang kompetisi alat musik bambu dalam rangka menyambut HUT TNI ke-66.
Pada malam harinya, pesta dilanjutkan dengan hiburan musik yang mengajak warga Kab. Poso larut dalam kegembiraan para pejuang Indonesia yang selalu mempertahankan dan mengamankan wilayah NKRI ini dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Jayalah terus TNI!
Perkembangan Harga Sembako
PELOPOR, POSO, Perkembangan harga sembako akhir-akhir ini secara umu tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid. Industri dan Perdagangan, Bpk. Sarifuddin Haminuddin, SH yang ditemui di kantornya.
Menurut pantauan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso harga sembako terakhir untuk bulan September 2011 adalah harga beras rata-rata berkisar pada Rp. 6.500,- hanya jenis Super Win yang mencapai angka Rp. 7.000,-. Kemudian harga gula pasir dalam negeri mencapai Rp. 11.000,- dan gula pasir impor Thailand mencapai harga Rp. 12.000,-. Untuk harga minyak goreng merk Bimoli (620 ml) mencapai Rp. 11.000,-. Minyak Kelapa berkisar pada harga Rp. 9.000,-.
Harga daging sapi mencapai Rp. 70.000,-/kg dan daging ayam Rp. 40.000,-/kg. Telur ayam kampung mencapai Rp. 2.500,- dan ayam ras mencapai Rp. 1.100,-. Sedangkan untuk minyak tanah yang berasal dari pangkalan sebesar Rp. 2.900,- dan dari pengecer sebesar Rp. 6.000,-
Harga jual Kopra mengalami penurunan dari Rp. 5.300,- menjadi Rp. 4.400,-. Untuk harga kentang mengalami penurunan dari Rp. 12.000,- menuju Rp. 10.000,-. Kemudian harga Kol turun dari Rp. 5.600,- menjadi Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk harga cengkeh mengalami kenaikan dari Rp. 114.000,- menjadi Rp. 123.000,- dan harga cabe keriting meningkat dari Rp. 10.000,- menjadi Rp. 14.000,-.
Menurut pantauan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Poso harga sembako terakhir untuk bulan September 2011 adalah harga beras rata-rata berkisar pada Rp. 6.500,- hanya jenis Super Win yang mencapai angka Rp. 7.000,-. Kemudian harga gula pasir dalam negeri mencapai Rp. 11.000,- dan gula pasir impor Thailand mencapai harga Rp. 12.000,-. Untuk harga minyak goreng merk Bimoli (620 ml) mencapai Rp. 11.000,-. Minyak Kelapa berkisar pada harga Rp. 9.000,-.
Harga daging sapi mencapai Rp. 70.000,-/kg dan daging ayam Rp. 40.000,-/kg. Telur ayam kampung mencapai Rp. 2.500,- dan ayam ras mencapai Rp. 1.100,-. Sedangkan untuk minyak tanah yang berasal dari pangkalan sebesar Rp. 2.900,- dan dari pengecer sebesar Rp. 6.000,-
Harga jual Kopra mengalami penurunan dari Rp. 5.300,- menjadi Rp. 4.400,-. Untuk harga kentang mengalami penurunan dari Rp. 12.000,- menuju Rp. 10.000,-. Kemudian harga Kol turun dari Rp. 5.600,- menjadi Rp. 5.000,-. Sedangkan untuk harga cengkeh mengalami kenaikan dari Rp. 114.000,- menjadi Rp. 123.000,- dan harga cabe keriting meningkat dari Rp. 10.000,- menjadi Rp. 14.000,-.
Jumat, 23 September 2011
Hijaukan Kab. Poso
PELOPOR, POSO, Pemanasan global merupakan masalah warga masyarakat yang hidup di planet bumi tercinta. Oleh karena itu, sebagai manusia kita seharusnya melakukan upaya pencegahan terhadap hal tersebut. Bagaimana membuat “adem” kembali bumi ini. Salah satunya dengan cara penanaman hutan kembali atau reboisasi.
Sdr. Alex Tangkedatu selaku Kabid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kab. Poso menanggapi hal tersebut dengan program yang akan diinisiasi langsung oleh Pemkab Poso, yaitu penanaman sejuta pohon di Kab. Poso.
Menurut dirinya, program penanaman sejuta pohon ini ditujukan untuk lahan yang sudah tidak produktif lagi dan lahan milik masyarakat setempat yang hutannya sudah tandus. Dengan demikian, perlu dilakukan penanaman kembali atau reboisasi di wilayah-wilayah tersebut.
Adapun luas lahan masyarakat yang akan ditanami bibit pohon baru sebesar 3.250 ha dengan jumlah bibit sebanyak 1.300.000 buah. Jenis bibit pohon yang akan ditanam terdiri dari pohon nantu dan cempaka. Kemudian dana yang akan disalurkan kepada masyarakat seluruh kecamatan di Kab. Poso ini sebesar Rp. 1.543.000.000,- dengan kelompok pembibitan sejumlah 26 kelompok.
Dalam pelaksanaan pembibitan ini, masyarakat harus membuat kelompok yang terdiri dari 15 orang. Kelompok ini juga harus memiliki lahan masyarakat yang jelas. (Danu)
Sdr. Alex Tangkedatu selaku Kabid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kab. Poso menanggapi hal tersebut dengan program yang akan diinisiasi langsung oleh Pemkab Poso, yaitu penanaman sejuta pohon di Kab. Poso.
Menurut dirinya, program penanaman sejuta pohon ini ditujukan untuk lahan yang sudah tidak produktif lagi dan lahan milik masyarakat setempat yang hutannya sudah tandus. Dengan demikian, perlu dilakukan penanaman kembali atau reboisasi di wilayah-wilayah tersebut.
Adapun luas lahan masyarakat yang akan ditanami bibit pohon baru sebesar 3.250 ha dengan jumlah bibit sebanyak 1.300.000 buah. Jenis bibit pohon yang akan ditanam terdiri dari pohon nantu dan cempaka. Kemudian dana yang akan disalurkan kepada masyarakat seluruh kecamatan di Kab. Poso ini sebesar Rp. 1.543.000.000,- dengan kelompok pembibitan sejumlah 26 kelompok.
Dalam pelaksanaan pembibitan ini, masyarakat harus membuat kelompok yang terdiri dari 15 orang. Kelompok ini juga harus memiliki lahan masyarakat yang jelas. (Danu)
Jumat, 16 September 2011
Dana Bantuan Sosial 2011 Tersalur Dengan Baik
PELOPOR, POSO, Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 tersalur kepada petani dengan baik. “Dana bantuan yang diberikan baik langsung dari pusat maupun perbantuan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso sudah dilaksanakan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang diberikan pada masing-masing program tersebut.”, ungkap Sdr. Leonard Kope, selaku Kabid. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso,
Untuk program Dana Bansos dan perbantuan dari daerah lebih dititikberatkan pada kelompok-kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Poso.
Para kelompok tani menggunakan dana tersebut untuk membuka lahan persawahan baru atau pembukaan kembali lahan persawahan yang belum dikelola dengan baik oleh petani atau kelompok tani sebelumnya.
Jumlah dana yang dikelola oleh masyarakat sendiri melalui kelompok-kelompok tani pada tahun 2011 ini sebesar Rp. 4.726.500.000,-.
Untuk program Dana Bansos dan perbantuan dari daerah lebih dititikberatkan pada kelompok-kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Poso.
Para kelompok tani menggunakan dana tersebut untuk membuka lahan persawahan baru atau pembukaan kembali lahan persawahan yang belum dikelola dengan baik oleh petani atau kelompok tani sebelumnya.
Jumlah dana yang dikelola oleh masyarakat sendiri melalui kelompok-kelompok tani pada tahun 2011 ini sebesar Rp. 4.726.500.000,-.
Selasa, 13 September 2011
Eratnya Kerukunan di Sausu
PELOPOR, PARIGI, Kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah semakin lama semakin penting. Mengingat semakin banyak konflik sosial horizontal yang terjadi di Indonesia ini. Baik itu disebabkan oleh SARA atau bukan, salah satu cara meminimalisirnya adalah dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
Yan Owa, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah pertama di Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parigi, selalu menjaga kerukunan di desa yang berbatasan langsung dengan Kab. Poso tersebut. “Upaya kami selaku tokoh agama Nasrani berusaha memberikan pencerahan kepada umat Nasrani agar tidak termakan isu yang dapat memecahkan kerukunan umat beragama”, ungkapnya.
Kerukunan tersebut justru dicontohkan dengan hal-hal kecil seperti kerja bakti secara gotong royong. “Sampai saat belum ada hal-hal yang negatif terjadi di wilayah Kec. Sausu, malah kami bersama-sama umat yang lain melakukan kerja bakti menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi umat islam selaku saudara kami”, tambahnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Papa Ilo, seorang tokoh masyarakat yang beragama Hindu. “Kehidupan beragama di Kec. Sausu tergolong rukun dan damai antar pemeluk agama. Kita saling bekerja sama, ketika ada hari-hari besar setiap agama yang terwujud dalam bentuk kerja bakti, pemasangan umbul-umbul dan lampu jalan.”, imbuhnya.
Denmas, seorang tokoh masyarakat dari kalangan Islam, sangat mengedepankan komunikasi yang baik harus terjalin antar sesama pemeluk agama. “Sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan yang begitu besar terjadi di wilayah kami. Dikarenakan komunikasi antar para tokoh agama disini sangat baik dan terbuka, dibarengi dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat kental”, katanya.
Yan Owa, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah pertama di Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parigi, selalu menjaga kerukunan di desa yang berbatasan langsung dengan Kab. Poso tersebut. “Upaya kami selaku tokoh agama Nasrani berusaha memberikan pencerahan kepada umat Nasrani agar tidak termakan isu yang dapat memecahkan kerukunan umat beragama”, ungkapnya.
Kerukunan tersebut justru dicontohkan dengan hal-hal kecil seperti kerja bakti secara gotong royong. “Sampai saat belum ada hal-hal yang negatif terjadi di wilayah Kec. Sausu, malah kami bersama-sama umat yang lain melakukan kerja bakti menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi umat islam selaku saudara kami”, tambahnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Papa Ilo, seorang tokoh masyarakat yang beragama Hindu. “Kehidupan beragama di Kec. Sausu tergolong rukun dan damai antar pemeluk agama. Kita saling bekerja sama, ketika ada hari-hari besar setiap agama yang terwujud dalam bentuk kerja bakti, pemasangan umbul-umbul dan lampu jalan.”, imbuhnya.
Denmas, seorang tokoh masyarakat dari kalangan Islam, sangat mengedepankan komunikasi yang baik harus terjalin antar sesama pemeluk agama. “Sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan yang begitu besar terjadi di wilayah kami. Dikarenakan komunikasi antar para tokoh agama disini sangat baik dan terbuka, dibarengi dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat kental”, katanya.
Jumat, 09 September 2011
Tapal Batas Parimo dan Poso
PELOPOR, PARIGI, Permasalahan Tapal batas Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parimo dan Desa Tumora Kec. Poso Pesisir Utara, Kab.Poso belum tuntas. Hal ini disampaikan Asisten I Pemerintah Kabupaten Parimo, yakni Drs. Bahar di kantornya.
Permasalahan tapal batas antara Kab. Parimo dan Kab. Poso sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, masih pada tingkat pembicaraan intern Pemerintah Kab. Parimo. Pembicaraan tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak tidak meresahkan warga di sekitar perbatasan wilayah tersebut.
Pemerintah Kab. Parimo juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Maleali agar tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang menimbulkan adanya perpecahan di tengah masyarakat kedua desa tersebut. Kemudian untuk selalu lebih menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Adapun situasi pada kedua wilayah tersebut memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kental. Namun selaku pemerintah berusaha untuk selalu memantau perkembangan wilayah kedua Desa tersebut.
Namun sampai saat ini, belum ada jawaban dari Pemerintah Kab. Poso kapan pertemuan akan dilaksanakan. Pemerintah Kab. Parimo berusaha menargetkan masalah ini selesai pada tahun ini.
Permasalahan tapal batas antara Kab. Parimo dan Kab. Poso sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, masih pada tingkat pembicaraan intern Pemerintah Kab. Parimo. Pembicaraan tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak tidak meresahkan warga di sekitar perbatasan wilayah tersebut.
Pemerintah Kab. Parimo juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Maleali agar tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang menimbulkan adanya perpecahan di tengah masyarakat kedua desa tersebut. Kemudian untuk selalu lebih menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Adapun situasi pada kedua wilayah tersebut memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kental. Namun selaku pemerintah berusaha untuk selalu memantau perkembangan wilayah kedua Desa tersebut.
Namun sampai saat ini, belum ada jawaban dari Pemerintah Kab. Poso kapan pertemuan akan dilaksanakan. Pemerintah Kab. Parimo berusaha menargetkan masalah ini selesai pada tahun ini.
Kamis, 16 Juni 2011
MUSCAB VI GAPENSI KAB. POSO
PELOPOR, POSO, (15/06) Musyawarah Cabang (Muscab) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kab. Poso yang dilaksanakan di Losmen Alugoro.
Pada Muscab tersebut telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Anggota Formatur GAPENSI Kab. Poso. Ketua dan formatur yang terpilih terdiri dari :
Ketua : Andi Sukri Mapatoba
Anggota I : Hendra P. Jaston
Anggota II : Ishak Pode
Muscab GAPENSI ini bertemakan “GAPENSI bertekad memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Muscab ini dihadiri perwakilan dari sekitar 80 CV yang ada di Kab. Poso.
Pada Muscab tersebut telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Anggota Formatur GAPENSI Kab. Poso. Ketua dan formatur yang terpilih terdiri dari :
Ketua : Andi Sukri Mapatoba
Anggota I : Hendra P. Jaston
Anggota II : Ishak Pode
Muscab GAPENSI ini bertemakan “GAPENSI bertekad memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Muscab ini dihadiri perwakilan dari sekitar 80 CV yang ada di Kab. Poso.
PEMBANGUNAN KEMBALI TUGU KEMERDEKAAN
PELOPOR, POSO, Kurangnya rasa nasionalisme menggugah para anggota KNPI untuk membangun kembali Tugu Kemerdekaan yang sudah mulai terlupakan oleh masyarakat Kab. Poso. Dalam tanggapannya Makarma Lasimpala SP, MP yang merupakan Kabid. Data dan Informasi BKD Kab. Poso, sekaligus Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Poso mengenai pembangunan kembali Tugu Kemerdekaan di depan Kodim 1307 Poso.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
PENYELEWENGAN DANA PNPM
PELOPOR,POSO, Tampaknya kasus korupsi di Kab. Poso ini tiada habisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sdr. Andi Rio (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kab. Poso) mengenai terungkapnya penyelewengan dana PNPM Mandiri di Kec. Lore Utara.
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
PERAN KORPRI DALAM MASYARAKAT
PELOPOR, POSO, (14/6) KORPRI mengadakan acara sosialisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan pemerintah Kab. Poso. Bpk. Ir. T. Samsuri (Wakil Bupati Kab. Poso) dalam sambutannya mengatakan bahwa sudah seharusnya KORPRI dapat senantiasa selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kemudian selalu disiplin dan tidak melanggar sumpah jabatan. Terima kasih kepada tim Pembina KORPRI dari Propinsi yang jauh-jauh datang ke Kab. Poso ini. Cintailah korps sendiri bukan mencintai organisasi lainnya. Para pegawai dituntut untuk lebih loyal kepada organisasi sendiri dibandingkan organisasi lainnya. Dengan demikian, KORPRI dapat lebih maju dan berkembang seiring dengan anggota-anggotanya.
Kemudian Ibu. Hj. Siti Norma Mardjanu (Pemateri/Tim Pembina KORPRI Sulawesi Tengah) memaparkan bahwa dalam sosialisasi ini, pihaknya menekankan tujuan KORPRI itu sendiri yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian dirinya selalu memperjuangkan tunjangan-tunjangan yang patut didapatkan bagi anggotanya seperti tunjangan anak, istri dan para anggota yang berprestasi. Apalagi khususnya kepada para anggota berprestasi, selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan prestasi yang mereka tunjukkan.
Sedangkan untuk Kab. Poso sendiri, terlihat masih kurangnya motivasi dalam berorganisasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Dalam kesempatan kali ini, pihaknya mengapresiasi pemkab Poso dalam mengundang anggota-anggotanya yang datang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Adapun tema sosialisasinya adalah KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Kompetensi Handal.
Kemudian Ibu. Hj. Siti Norma Mardjanu (Pemateri/Tim Pembina KORPRI Sulawesi Tengah) memaparkan bahwa dalam sosialisasi ini, pihaknya menekankan tujuan KORPRI itu sendiri yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian dirinya selalu memperjuangkan tunjangan-tunjangan yang patut didapatkan bagi anggotanya seperti tunjangan anak, istri dan para anggota yang berprestasi. Apalagi khususnya kepada para anggota berprestasi, selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan prestasi yang mereka tunjukkan.
Sedangkan untuk Kab. Poso sendiri, terlihat masih kurangnya motivasi dalam berorganisasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Dalam kesempatan kali ini, pihaknya mengapresiasi pemkab Poso dalam mengundang anggota-anggotanya yang datang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Adapun tema sosialisasinya adalah KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Kompetensi Handal.
Selasa, 10 Mei 2011
MASYARAKAT SEPE SOROT KINERJA OKNUM KADES.
PELOPOR, POSO. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Desa Sepe tentang kebijakan oknum Kades, Yunius Aturut, dalam melaksanakan tugas selaku pelayan masyarakat selama di Desa Sepe. Sehingga menimbulkan ketidakakurannya antara masyarakat dan sang Kades. Hal disebabkan dalam kebijakannya lebih bersifat otoriter dan tidak mendengar aspirasi masyarakat desa selama masa kepemimpinannya ini.
Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.
Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.
Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.
Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM
Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.
Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.
Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.
Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM
PROGRAM PAMSIMAS HARUS TEPAT SASARAN.
PELOPOR, POSO, Alfret Suangga ST, M.Si, pejabat yang diberikan tugas untuk mengawal keberhasilan Pamsimas di Kab. Poso. Ini merupakan salah satu program andalan Pemerintah Pusat yang dilksanakan oleh Pemerintah Kab. Poso, sehingga program ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran.
“Untuk itu diharapkan kepada para fasilitator dan konsultan agar dapat mengarahkan masyarakat yang dapat bantuan program Pamsimas untuk sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dengan demikian, semua yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik”, ungkapnya.
“Program Pamsimas yang langsung dikerjakan oleh masyarakat tanpa ada pihak kontraktor yang terlibat. Karena program ini tidak melalui tender seperti yang dilakukan selama ini di Kab. Poso. Dapat dikatakan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan secara fisik seluruhnya”, ungkap beliau yang juga selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso.
Dengan adanya Pamsimas yang menitik beratkan pada pekerjaan fisik pengadaan air bersih dan sanitasi, maka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bila proyek tersebut selesai dan berhasil nantinya. Hal penting lainnya adalah dengan adanya proyek ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, karena ada upah kerja yang dihasilkan dalam pelaksanakan pekerjaan itu. elg.
“Untuk itu diharapkan kepada para fasilitator dan konsultan agar dapat mengarahkan masyarakat yang dapat bantuan program Pamsimas untuk sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dengan demikian, semua yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik”, ungkapnya.
“Program Pamsimas yang langsung dikerjakan oleh masyarakat tanpa ada pihak kontraktor yang terlibat. Karena program ini tidak melalui tender seperti yang dilakukan selama ini di Kab. Poso. Dapat dikatakan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan secara fisik seluruhnya”, ungkap beliau yang juga selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso.
Dengan adanya Pamsimas yang menitik beratkan pada pekerjaan fisik pengadaan air bersih dan sanitasi, maka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bila proyek tersebut selesai dan berhasil nantinya. Hal penting lainnya adalah dengan adanya proyek ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, karena ada upah kerja yang dihasilkan dalam pelaksanakan pekerjaan itu. elg.
KUAT DUGAAN PENERIMAAN CPNS SARAT KKN
PELOPOR,POSO, Pengangkatan CPNS baik honor maupun umum pada tahun 2010 lalu, tidak melalui prosedur yang berlaku dan hanya formalitas belaka untuk mengikuti ujian dan lolos sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kab. Poso. Hal ini sudah mulai terkuak oleh adanya fakta-fakta kebusukan akibat adanya dugaan kolusi dengan para oknum pejabat di lingkungan BKD pada masa yang lalu. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat Kab. Poso dan pemerintah pusat yang kembali terkena dampaknya.
Kemudian terdapat fakta yang ada di lapangan bahwa terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga telah diambil dananya oleh oknum pegawai BKD namun belum lolos dalam seleksi CPNS. Kemudian mereka menuntut kepada pihak oknum pejabat terkait nasibnya sebagai seorang pegawai. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana untuk lulus dalam ujian agar bisa menjadi CPNS.
Namun karena dana yang mereka keluarkan untuk pelolosan berkas ada pada oknum pejabat tersebut, maka mereka berjanji untuk terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang belum diterima tersebut. Karena masih ada oknum yang dapat dipercaya di BKN Makasar dan Jakarta untuk dapat meloloskan para masyarakat yang telah mengeluarkan dana tersebut.
Namun hasil bocoran informasi yang didapatkan oleh pelopor bahwa oknum-oknum yang diduga selaku calo baik di Makasar maupun Jakarta sudah mulai terkuak. Masih terus didalami fakta-faktanya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut. Tetapi sudah ada informasi awal yang dapat dijadikan dasar penulisan pada edisi berikutnya, tunggu hasil penelusuran Pelopor selanjutnya. Elg.
Kemudian terdapat fakta yang ada di lapangan bahwa terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga telah diambil dananya oleh oknum pegawai BKD namun belum lolos dalam seleksi CPNS. Kemudian mereka menuntut kepada pihak oknum pejabat terkait nasibnya sebagai seorang pegawai. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana untuk lulus dalam ujian agar bisa menjadi CPNS.
Namun karena dana yang mereka keluarkan untuk pelolosan berkas ada pada oknum pejabat tersebut, maka mereka berjanji untuk terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang belum diterima tersebut. Karena masih ada oknum yang dapat dipercaya di BKN Makasar dan Jakarta untuk dapat meloloskan para masyarakat yang telah mengeluarkan dana tersebut.
Namun hasil bocoran informasi yang didapatkan oleh pelopor bahwa oknum-oknum yang diduga selaku calo baik di Makasar maupun Jakarta sudah mulai terkuak. Masih terus didalami fakta-faktanya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut. Tetapi sudah ada informasi awal yang dapat dijadikan dasar penulisan pada edisi berikutnya, tunggu hasil penelusuran Pelopor selanjutnya. Elg.
KREDIBILITAS KONTRAKTOR LOKAL TIDAK DIRAGUKAN
PELOPOR, POSO, Dalam proyek pembangunan yang bersakala nasional, kontraktor lokal terkadang dipandang sebelah mata oleh kontraktor dari luar daerah. Menurut beberapa kalangan warga, kurang memiliki kemampuan dalam setiap melaksanakan paket pekerjaan yang dianggap besar anggarannya. Tetapi kenyataannya penilaian itu tidak benar adanya, karena menurut masyarakat Kab. Poso, seperti yang dicontohkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kel. Lawanga bahwa pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor dari Sulteng malah dinilai lebih berkualitas dibanding kontraktor dari luar Sulteng, yang selama ini melakukan pekierjaan proyek tersebut.
Salah satu contoh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Tamisya Utama, proyek pembagunan dermaga tahap dua Pelabuhan poso. Pekerjaan tersebut dinilainya sangat berkualitas dibandingkan dengan pembagunan tahap satu. Masyarakat pelabuhan sempat merasa khawatir terhadap kualitas pekerjaan ini. Salah satu perbandingan yang perlu menjadi pertimbangan pusat ketika masih ada lanjutan pekerjaan di Kab. Poso.
Pernyataan masyarakat Poso perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sehingga pada masa yang akan datang, tidak ada lagi perbedaan antara kontraktor pusat dan daerah. Hal ini perlu diluruskan bersama-sama ungkapya kepada Pelopor pekan lalu.
Tuturnya lagi, pembangunan dermaga pelabuhan Poso merupakan salah satu proyek yang perlu didukung suluruh elemen masyarakat. Karena proyek seperti ini hanya terjadi sekali turun di Kab. Poso. Kalau masyarakat sendiri yang tidak merespon secara baik, maka akan menimbulkan penilaian kurang bagus terhadap Kab. Poso. Di sisi lain masyarakat selalu menutut agar di Kabupaten poso dilakukan percepatan pembangunan, pasca tragedi kemanusian lalu. Ketika turun proyek tersebut, masyarakat sendiri yang tidak mau membuka hati dan pikirannya, hanya menuntut hak saja. Tetapi kewajiban tidak dilaksanakan, maka perlu kita sadari bersama.
Proyek baru dilaksanakan sudah timbul isu yang kurang sedap dengan ada pelaksanaan proyek pembangunan dermaga itu. Padahal kalau kita mau menilai secara obyektif, hasil pekerjaan tersebut bila dibandingkan dengan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor dari luar. Karena sudah dibuktikan oleh PT. Tamisya Utama bahwa pekerjaan yang dilakukannya lebih baik daripada kontraktor dari luar. Sehingga saya menepis anggapan proyek ini kurang bagus, mari kita coba bandingkan bersama-sama?
Saya menilai ada pihak-pihak yang kurang mendukung dengan adanya proyek ini. Hal itu dikarenakan mereka mau juga ikut melaksanakan proyek tersebut, tetapi tidak mau ikut berusaha. Maka dengan segala macam cara menjatuhkan nama baik pelaksana proyek tersebut.
Masyarakat Poso perlu lebih hati-hati dalam melihat suatu permasalahan dan harus berlaku obyektif dalam menilai. Agar tidak terbalik dalam melihat kenyataan yang ada. Hal ini perlu dicamkan oleh segenap elemen bangsa Indonesia, kuncinya. elg
Salah satu contoh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Tamisya Utama, proyek pembagunan dermaga tahap dua Pelabuhan poso. Pekerjaan tersebut dinilainya sangat berkualitas dibandingkan dengan pembagunan tahap satu. Masyarakat pelabuhan sempat merasa khawatir terhadap kualitas pekerjaan ini. Salah satu perbandingan yang perlu menjadi pertimbangan pusat ketika masih ada lanjutan pekerjaan di Kab. Poso.
Pernyataan masyarakat Poso perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sehingga pada masa yang akan datang, tidak ada lagi perbedaan antara kontraktor pusat dan daerah. Hal ini perlu diluruskan bersama-sama ungkapya kepada Pelopor pekan lalu.
Tuturnya lagi, pembangunan dermaga pelabuhan Poso merupakan salah satu proyek yang perlu didukung suluruh elemen masyarakat. Karena proyek seperti ini hanya terjadi sekali turun di Kab. Poso. Kalau masyarakat sendiri yang tidak merespon secara baik, maka akan menimbulkan penilaian kurang bagus terhadap Kab. Poso. Di sisi lain masyarakat selalu menutut agar di Kabupaten poso dilakukan percepatan pembangunan, pasca tragedi kemanusian lalu. Ketika turun proyek tersebut, masyarakat sendiri yang tidak mau membuka hati dan pikirannya, hanya menuntut hak saja. Tetapi kewajiban tidak dilaksanakan, maka perlu kita sadari bersama.
Proyek baru dilaksanakan sudah timbul isu yang kurang sedap dengan ada pelaksanaan proyek pembangunan dermaga itu. Padahal kalau kita mau menilai secara obyektif, hasil pekerjaan tersebut bila dibandingkan dengan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor dari luar. Karena sudah dibuktikan oleh PT. Tamisya Utama bahwa pekerjaan yang dilakukannya lebih baik daripada kontraktor dari luar. Sehingga saya menepis anggapan proyek ini kurang bagus, mari kita coba bandingkan bersama-sama?
Saya menilai ada pihak-pihak yang kurang mendukung dengan adanya proyek ini. Hal itu dikarenakan mereka mau juga ikut melaksanakan proyek tersebut, tetapi tidak mau ikut berusaha. Maka dengan segala macam cara menjatuhkan nama baik pelaksana proyek tersebut.
Masyarakat Poso perlu lebih hati-hati dalam melihat suatu permasalahan dan harus berlaku obyektif dalam menilai. Agar tidak terbalik dalam melihat kenyataan yang ada. Hal ini perlu dicamkan oleh segenap elemen bangsa Indonesia, kuncinya. elg
Senin, 09 Mei 2011
KAWASAN BKD BEBAS PUNGUTAN
PELOPOR, POSO, Pungutan liar yang sudah mendarah daging di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Poso pada masa yang lalu telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi tersebut. BKD juga menangai nasib PNS dan Honorer, tetapi penanganan sungguh di luar aturan yang berlaku. Sehingga menyebabkan Bupati Poso gerah akan hal ini, yang akhirnya mengambil langkah kebijakan dengan melakukan reformasi birokrasi di tubuh BKD. Untuk memulihkan nama BKD di tengah-tengah masyarakat Poso, bukanlah hal yang mudah dilakukan, menurut sumber yang ditemui oleh pelopor.
Ditambahkan bahwa walaupun nama BKD sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Namun dengan adanya para PNS yang baru, yang ditempatkan di lingkungan BKD ini, dinilai oleh masyarakat merupakan PNS yang yang masih dianggap bersih. Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pulih kembali.
Kemudian tidak adanya lagi pungutan liar pada setiap pengurusan berkas apapun yang berkaitan dengan instansi BKD. Hal itu merupakan salah satu keputusan yang luar biasa menurut masyarakat.
Upaya untuk menghilangkan pungutan liar di instansi BKD adalah salah satu langkah yang sangat tepat. Jika masih ada praktek - praktek pengutan dana oleh oknum tertentu. Langsung diarahkan pada proses hukum, supaya ada efek jera terhadap para pelaku. Karenasudah begitu buruk instansi BKD di mata masyarakat dan jangan sampai terulang untuk kedua kalinya, ungkap salah seorang tokoh masyarakat Poso yang namanya tidak mau disebutkan.
Setelah reformasi birokrasi secara menyeluruh terhadap oknum-oknum PNS di lingkungan BKD. Maka semakin bersihlah lingkungan BKD dari semua pungutan liar yang masuk pada kantong pribadi para Oknum PNS, yang selama ini terkuak sendirinya akibat kuasa Allah. Hal itu merupakan janji sang khalik dalam hidup di dunia ini.
Walaupun banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh oleh oknum PNS yang lama, anggap saja itu sebuah sejarah BKD yang tidak perlu dicontoh bagi PNS yang baru menduduki jabatan di BKD saat ini. Karena di pundak dan hatimu inilah ada titipan rakyat untuk menjadikan BKD bersih dan dipandang baik oleh rakyat Poso pada masa-masa yang akan datang. Elg.
Ditambahkan bahwa walaupun nama BKD sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Namun dengan adanya para PNS yang baru, yang ditempatkan di lingkungan BKD ini, dinilai oleh masyarakat merupakan PNS yang yang masih dianggap bersih. Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pulih kembali.
Kemudian tidak adanya lagi pungutan liar pada setiap pengurusan berkas apapun yang berkaitan dengan instansi BKD. Hal itu merupakan salah satu keputusan yang luar biasa menurut masyarakat.
Upaya untuk menghilangkan pungutan liar di instansi BKD adalah salah satu langkah yang sangat tepat. Jika masih ada praktek - praktek pengutan dana oleh oknum tertentu. Langsung diarahkan pada proses hukum, supaya ada efek jera terhadap para pelaku. Karenasudah begitu buruk instansi BKD di mata masyarakat dan jangan sampai terulang untuk kedua kalinya, ungkap salah seorang tokoh masyarakat Poso yang namanya tidak mau disebutkan.
Setelah reformasi birokrasi secara menyeluruh terhadap oknum-oknum PNS di lingkungan BKD. Maka semakin bersihlah lingkungan BKD dari semua pungutan liar yang masuk pada kantong pribadi para Oknum PNS, yang selama ini terkuak sendirinya akibat kuasa Allah. Hal itu merupakan janji sang khalik dalam hidup di dunia ini.
Walaupun banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh oleh oknum PNS yang lama, anggap saja itu sebuah sejarah BKD yang tidak perlu dicontoh bagi PNS yang baru menduduki jabatan di BKD saat ini. Karena di pundak dan hatimu inilah ada titipan rakyat untuk menjadikan BKD bersih dan dipandang baik oleh rakyat Poso pada masa-masa yang akan datang. Elg.
HIMBAUAN RABIES
PELOPOR,POSO, Penyakit rabies tidak pernah berhenti memakan korban di Kab. Poso ini. Oleh karena itu, Drs. Mahmudin Jamal, MM (Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Poso) yang ditemui di kantornya mengatakan perlunya himbauan kepada masyarakat terkait penyakit anjing gila.
Beliau mengatakan bahwa sehubungan menyebarnya kasus rabies di Kab. Poso dan sekitarnya, maka berdasarkan instruksi Bupati Poso No.524/88899/DKPPKH tanggal 11 April 2011 dihimbau kepada masyarakat untuk :
a.Mengikat/merantai/mengandangkan anjing peliharaan.
b.Melaporkan kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Poso (DKPPKH) untuk vaksinasi rutin anjing peliharaan
c.Melaporkan segera kepada pihak puskesmas/rumah sakit terdekat, apabila terjadi kasus penggigitan anjing.
d.Anjing yang menggigit segera diperiksa ke Laboratorium Kesehatan Hewan DKPPKH d/a Jl. P. Kalimantan No. 39, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota.
e.Pemusnahan anjing yang berkeliaran dilakukan oleh masyarakat dan instansi terkait.
Himbauan ini dalam waktu dekat akan disebar ke seluruh wilayah Kab. Poso. Hal ini untuk mencegah dan mewaspadai penyakit rabies ini.
Beliau mengatakan bahwa sehubungan menyebarnya kasus rabies di Kab. Poso dan sekitarnya, maka berdasarkan instruksi Bupati Poso No.524/88899/DKPPKH tanggal 11 April 2011 dihimbau kepada masyarakat untuk :
a.Mengikat/merantai/mengandangkan anjing peliharaan.
b.Melaporkan kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Poso (DKPPKH) untuk vaksinasi rutin anjing peliharaan
c.Melaporkan segera kepada pihak puskesmas/rumah sakit terdekat, apabila terjadi kasus penggigitan anjing.
d.Anjing yang menggigit segera diperiksa ke Laboratorium Kesehatan Hewan DKPPKH d/a Jl. P. Kalimantan No. 39, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota.
e.Pemusnahan anjing yang berkeliaran dilakukan oleh masyarakat dan instansi terkait.
Himbauan ini dalam waktu dekat akan disebar ke seluruh wilayah Kab. Poso. Hal ini untuk mencegah dan mewaspadai penyakit rabies ini.
Sabtu, 07 Mei 2011
KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO SEMAKIN BAIK.
POSO,PELOPOR. Selama ini Rumah Sakit Umum Daerah Poso selalu mendapat sorotan yang negatif oleh segelintir masyarakat yang tidak suka terhadap pelayanan yang diberikannya. Sehingga lebih banyak sisi buruknya yang disoroti tetapi sisi baiknya tidak pernah dinilai oleh masyarakat, itulah relitas yang terjadi selama ini.
Namun sorotan itu tidak menjadi kendala dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Poso. Setelah beberapa kali berganti-ganti Direktur selaku pejabat yang membuat kebijakan dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit, baru kali ini ada nada positif yang diungkapkan oleh salah seorang pasien yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.
Dalam peryataannya kepada Pelopor bahwa pelayanan sudah semakin baik, daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak menejemen Rumah Sakit sehingga semakin menambah kepercayan publik dalam bidang pelayanan kepada para pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Di tempat yang sama, salah seorang warga masyarakat yang sempat keluarganya masuk dan dirawat, saya sangat terharu dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso sudah semakin baik dalam melakukan perawatan terhadap masyarakat kecil, seperti keluarga saya ini. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pegawai di rumah sakit ini semakin baik dan mengerti akan kesulitan masyarakat kecil, kuncinya kepada Pelopor.
Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Poso dalam meningkatkan kinerja yang dicapainya, tidak lepas dari figur seorang pimpinannya selaku panutan di lingkungan rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan demikian, semua program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.
Walaupun baru empat bulan menjabat selaku Direktur, dr.Djani Moula, M.Kes, telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam mengelola Rumah Sakit umum Daerah Poso. Peningkatan kinerja ini bukan menjadi beliau berbangga diri, namun dengan penilaian masyarakat tersebut membuat beliau semakin terus melakukan pembenahan agar rumah sakit ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Poso di masa yang akan datang dan setara dengan Rumah Sakit Umum yang ada di Provinsi Sulteng.
Namun sorotan itu tidak menjadi kendala dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Poso. Setelah beberapa kali berganti-ganti Direktur selaku pejabat yang membuat kebijakan dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit, baru kali ini ada nada positif yang diungkapkan oleh salah seorang pasien yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.
Dalam peryataannya kepada Pelopor bahwa pelayanan sudah semakin baik, daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak menejemen Rumah Sakit sehingga semakin menambah kepercayan publik dalam bidang pelayanan kepada para pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.
Di tempat yang sama, salah seorang warga masyarakat yang sempat keluarganya masuk dan dirawat, saya sangat terharu dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso sudah semakin baik dalam melakukan perawatan terhadap masyarakat kecil, seperti keluarga saya ini. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pegawai di rumah sakit ini semakin baik dan mengerti akan kesulitan masyarakat kecil, kuncinya kepada Pelopor.
Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Poso dalam meningkatkan kinerja yang dicapainya, tidak lepas dari figur seorang pimpinannya selaku panutan di lingkungan rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan demikian, semua program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.
Walaupun baru empat bulan menjabat selaku Direktur, dr.Djani Moula, M.Kes, telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam mengelola Rumah Sakit umum Daerah Poso. Peningkatan kinerja ini bukan menjadi beliau berbangga diri, namun dengan penilaian masyarakat tersebut membuat beliau semakin terus melakukan pembenahan agar rumah sakit ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Poso di masa yang akan datang dan setara dengan Rumah Sakit Umum yang ada di Provinsi Sulteng.
UN SMP JALAN DENGAN MULUS
PELOPOR,POSO, Dr. Wangintowe Tundugi (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) menanggapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP di Kab. Poso. Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan UN SMP di Kab. Poso ini berjalan aman dan lancar. Kemudian tidak terdapat kebocoran soal UN. Semua peserta didik mengikuti UN, namun ada satu siswa yang sakit dan harus mengikuti ujian susulan, yakni siswa dari SMP 1 Poso Pesisir.
Adapun jumlah sekolah yang mengikuti UN ini sebanyak 63 sekolah dan sebanyak 3.409 siswa yang menjalani ujian. Kemudian terdapat 5 paket soal ujian dan 1 cadangan.
Sementara itu, pelaksanaan UN untuk SD baru akan dilaksanakan pada 10 Mei 2011. Pihaknya belum mengetahui berapa paket soal yang akan digunakan untuk ujian, karena baru pada minggu ini dijadwalkan tiba di Kab. Poso.
Adapun jumlah sekolah yang mengikuti UN ini sebanyak 63 sekolah dan sebanyak 3.409 siswa yang menjalani ujian. Kemudian terdapat 5 paket soal ujian dan 1 cadangan.
Sementara itu, pelaksanaan UN untuk SD baru akan dilaksanakan pada 10 Mei 2011. Pihaknya belum mengetahui berapa paket soal yang akan digunakan untuk ujian, karena baru pada minggu ini dijadwalkan tiba di Kab. Poso.
Selasa, 03 Mei 2011
PAMSIMAS DARI, UNTUK, OLEH MASYARAKAT
PELOPOR, POSO, Alfred Suangga, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso yang ditemui di kantornya, mengungkapkan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang akan diluncurkan pada waktu dekat ini.
Pada 27 April 2011, telah berlangsung pertemuan yang terdiri dari tim fasilitator masyarakat, konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum. Pertemuan ini membahas profil rencana kerja PAMSIMAS Kab. Poso tahun 2011. PAMSIMAS merupakan sebuah program yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini sebagai layaknya fasilitator.
Adapun lokasi PAMSIMAS akan diadakan di Desa Tonusu, Desa Leboni, Desa Tampemadoro, Desa Malitu, Desa Betania, Desa Dewua, Desa Sanginora, Desa Patiwunga, Desa Maranda, Desa Membuke, Desa Tumora, Desa Pasir Putih, Desa Tiu dan Desa Tindoli.
Total anggaran dari PAMSIMAS ini sebesar Rp. 3. 850.000.000,- yang terdiri dari :
a. 70 % APBN sebesar Rp. 2.310.000.000,-
b. 10 % APBD sebesar Rp. 770.000.000,-
c. 4 % INCAST sebesar Rp. 154.000.000,-
d. 16 % INKIND sebesar Rp. 616.000.000,-
INCAST adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai, sedangkan INKIND adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk material dan tenaga kerja.
Pada 27 April 2011, telah berlangsung pertemuan yang terdiri dari tim fasilitator masyarakat, konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum. Pertemuan ini membahas profil rencana kerja PAMSIMAS Kab. Poso tahun 2011. PAMSIMAS merupakan sebuah program yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini sebagai layaknya fasilitator.
Adapun lokasi PAMSIMAS akan diadakan di Desa Tonusu, Desa Leboni, Desa Tampemadoro, Desa Malitu, Desa Betania, Desa Dewua, Desa Sanginora, Desa Patiwunga, Desa Maranda, Desa Membuke, Desa Tumora, Desa Pasir Putih, Desa Tiu dan Desa Tindoli.
Total anggaran dari PAMSIMAS ini sebesar Rp. 3. 850.000.000,- yang terdiri dari :
a. 70 % APBN sebesar Rp. 2.310.000.000,-
b. 10 % APBD sebesar Rp. 770.000.000,-
c. 4 % INCAST sebesar Rp. 154.000.000,-
d. 16 % INKIND sebesar Rp. 616.000.000,-
INCAST adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai, sedangkan INKIND adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk material dan tenaga kerja.
Selasa, 26 April 2011
KORUPSI MERAJALELA
Korupsi seperti telah mendarah daging di tubuh Indonesia ini, hal ini seperti tidak pernah ada habisnya. Satu kasus berganti dengan kasus korupsi lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di nusantara ini. Sebut saja kasus korupsi yang terbesar seperti Kasus Century hingga kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran.
Berdasarkan survei Transparency International Indonesia (TII) tahun 2010, indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak mengalami perubahan dan stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 2,8. Indonesia menduduki peringkat 110 dari 178 negara di dunia. Indonesia juga menduduki peringkat keempat dari 10 negara Asia Tenggara. Pada urutan pertama terdapat Singapura meraih poin (9,3), Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Hal ini juga menunjukkan betapa jauh perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia ini.
Pada tahun yang sama, TII juga mensurvei kota-kota di Indonesia berdasarkan pelaku bisnis yang menjalankan usahanya di kota-kota tersebut. Kota yang dinilai terbersih adalah Kota Denpasar, Bali dengan IPK 6,71. Kemudian kota yang menduduki peringkat akhir adalah Kota Pekanbaru, Riau dengan IPK 3,61. Sedangkan untuk ibukota Sulawesi Tengah, Palu, duduk di peringkat 19 dengan IPK 5,10.
Bila kita berkaca pada Kab. Poso yang merupakan daerah tingkat II, masih banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal yang paling fenomenal adalah Dana Recovery pasca konflik dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memang sudah masuk tingkat bawah.
Baru-baru ini juga ditemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepe, Kecamatan Lage. Berdasarkan hasil temuan masyarakat, banyak dana-dana bantuan yang diberikan untuk desa yang tidak jelas penggunaannya. Masyarakat juga sudah meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Namun masyarakat masih kurang puas dengan hasil pertanggung jawaban yang diberikan oleh orang nomor satu di desa tersebut.
Hukuman
Banyak hal yang dilakukan untuk membuat jera kepada para koruptor tersebut dengan memberikan hukuman yang berat, seperti hukuman mati. Namun hal tersebut ternyata tidak efektif dalam pengurangan korupsi.
Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Marwan Effendy mengatakan efektifitas pemberantasan korupsi bukanlah dengan penindakan. Negara-negara ber-IPK tinggi lebih mengedepankan pencegahan dan pembenahan sistem yang menutup celah penyimpangan. Hal tersebut yang masih kurang di Indonesia, yaitu tindakan preventif terhadap kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi.
Kemudian ditambah dengan RUU Tipikor yang sebelumnya menuai banyak kontroversi dan akhirnya sekarang ditarik kembali oleh pemerintah. Karena RUU tersebut bukan memperkuat UU yang sudah ada, melainkan justru memperlemah dan menyebabkan semakin terbuka kesempatan untuk melakukan korupsi.
Korupsi ini tidak hanya di pemerintah pusat saja, melainkan merambah ke daerah-daerah tingkat I bahkan tingkat II. Akan tetapi, hal tersebut bukannya tidak bisa dihilangkan. Bila ada kerja sama dan kemauan dari seluruh stakeholder yang ada, yaitu pemerintah, kejaksaan, kepolisian, KPK dan terutama masyarakat, maka bukannya tidak mungkin korupsi dapat hilang dari Indonesia ini.
Berdasarkan survei Transparency International Indonesia (TII) tahun 2010, indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak mengalami perubahan dan stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 2,8. Indonesia menduduki peringkat 110 dari 178 negara di dunia. Indonesia juga menduduki peringkat keempat dari 10 negara Asia Tenggara. Pada urutan pertama terdapat Singapura meraih poin (9,3), Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Hal ini juga menunjukkan betapa jauh perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia ini.
Pada tahun yang sama, TII juga mensurvei kota-kota di Indonesia berdasarkan pelaku bisnis yang menjalankan usahanya di kota-kota tersebut. Kota yang dinilai terbersih adalah Kota Denpasar, Bali dengan IPK 6,71. Kemudian kota yang menduduki peringkat akhir adalah Kota Pekanbaru, Riau dengan IPK 3,61. Sedangkan untuk ibukota Sulawesi Tengah, Palu, duduk di peringkat 19 dengan IPK 5,10.
Bila kita berkaca pada Kab. Poso yang merupakan daerah tingkat II, masih banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal yang paling fenomenal adalah Dana Recovery pasca konflik dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memang sudah masuk tingkat bawah.
Baru-baru ini juga ditemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepe, Kecamatan Lage. Berdasarkan hasil temuan masyarakat, banyak dana-dana bantuan yang diberikan untuk desa yang tidak jelas penggunaannya. Masyarakat juga sudah meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Namun masyarakat masih kurang puas dengan hasil pertanggung jawaban yang diberikan oleh orang nomor satu di desa tersebut.
Hukuman
Banyak hal yang dilakukan untuk membuat jera kepada para koruptor tersebut dengan memberikan hukuman yang berat, seperti hukuman mati. Namun hal tersebut ternyata tidak efektif dalam pengurangan korupsi.
Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Marwan Effendy mengatakan efektifitas pemberantasan korupsi bukanlah dengan penindakan. Negara-negara ber-IPK tinggi lebih mengedepankan pencegahan dan pembenahan sistem yang menutup celah penyimpangan. Hal tersebut yang masih kurang di Indonesia, yaitu tindakan preventif terhadap kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi.
Kemudian ditambah dengan RUU Tipikor yang sebelumnya menuai banyak kontroversi dan akhirnya sekarang ditarik kembali oleh pemerintah. Karena RUU tersebut bukan memperkuat UU yang sudah ada, melainkan justru memperlemah dan menyebabkan semakin terbuka kesempatan untuk melakukan korupsi.
Korupsi ini tidak hanya di pemerintah pusat saja, melainkan merambah ke daerah-daerah tingkat I bahkan tingkat II. Akan tetapi, hal tersebut bukannya tidak bisa dihilangkan. Bila ada kerja sama dan kemauan dari seluruh stakeholder yang ada, yaitu pemerintah, kejaksaan, kepolisian, KPK dan terutama masyarakat, maka bukannya tidak mungkin korupsi dapat hilang dari Indonesia ini.
MORAL YANG TERKOYAK ATAS NAMA KEBEBASAN
Berdirinya Bangsa ini bukan karena pemberian dari penjajah, tetapi karena perjuangan dengan harta, darah dan nyawa. Beribu-ribu pejuang telah gugur untuk mepertahankan kedaulatan Negara NKRI. Hal itu hanya dimiliki oleh jiwa para pejuang yang gigih tanpa pamrih. Namun anak bangsa saat ini, sebagai pengisi kemerdekaan, tidak lagi memiliki semangat dan rasa kebangsaan seperti para pejuang kita yang dahulu. Saat ini, sifat yang dimiliki adalah hanya pandai beretorika. Di sisi lain, moral dan ahlak telah terkoyak oleh sebuah kebebasan yang semu.
Kebebasan berpendapat bagi warga Negara merupakan sebuah hak yang tidak bisa ditawar lagi di negeri ini. Namun kebebasan itu bukanlah menjual bangsa sendiri, untuk kepentigan pribadi dan kelompok agar mendapatkan dana dan pujian dari negara lain.
Tidak lagi mengindahkan sopan satun dalam melakukan kritikan maupun mengeluarkan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Hanya mendahulukan kekerasan dan nafsu belaka agar pendapatnya dapat terlaksana demi mencapai tujuan orang lain, yang akhirnya menghacurkan bangsa kita sendiri.
Terkoyaknya moral generasi muda akibat dari doktrin yang dilahirkan oleh negara lain, yang memiliki tujuan dan kepentingan di tanah NKRI. Mereka berusaha melakukan perekrutan atas nama kebebasan dan ketika generasi bangsa hanyut dalam pemikiran mereka, maka visi dan misi mereka telah tercapai.
Apabila generasi bangsa tidak menyadari bahwa mereka telah ditempa dengan doktrin yang sesat dan dapat merusak tatanan persatuan dan kesatuan yang telah lama lekat di hati rakyat. Maka sudah pasti mereka tidak lagi memiliki jiwa kebangsaan dan idealisme terhadap Bangsa sendiri yang selama ini menjadi kekuatan bagi Rakyat Indonesia.
Perlu kita merenungkan kembali bahwa doktrin yang selama ini yang dijalankan oleh bangsa lain. Hal tersebut merupakan bagian dari misi untuk menghancurkan rasa persaudaraan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kuat dan kokoh. Sehingga dengan segala macam cara negara lain ingin mencoba menyusup atas nama kebebasan dan hak asasi manusia.
Semoga para Generasi Bangsa yang telah tersusupi oleh sebuah doktrin yang sesat, segera dapat menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dijadikan spionase untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, melalui tulisan ini untuk saling mengingatkan kepada kita sebagai anak bangsa yang lahir di bawah naungan Garuda Indonesia agar tidak terpengaruh terhadap doktrin-doktrin negara lain. Karena bangsa Indonesia memiliki jati diri sendiri. Elang.
Kebebasan berpendapat bagi warga Negara merupakan sebuah hak yang tidak bisa ditawar lagi di negeri ini. Namun kebebasan itu bukanlah menjual bangsa sendiri, untuk kepentigan pribadi dan kelompok agar mendapatkan dana dan pujian dari negara lain.
Tidak lagi mengindahkan sopan satun dalam melakukan kritikan maupun mengeluarkan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Hanya mendahulukan kekerasan dan nafsu belaka agar pendapatnya dapat terlaksana demi mencapai tujuan orang lain, yang akhirnya menghacurkan bangsa kita sendiri.
Terkoyaknya moral generasi muda akibat dari doktrin yang dilahirkan oleh negara lain, yang memiliki tujuan dan kepentingan di tanah NKRI. Mereka berusaha melakukan perekrutan atas nama kebebasan dan ketika generasi bangsa hanyut dalam pemikiran mereka, maka visi dan misi mereka telah tercapai.
Apabila generasi bangsa tidak menyadari bahwa mereka telah ditempa dengan doktrin yang sesat dan dapat merusak tatanan persatuan dan kesatuan yang telah lama lekat di hati rakyat. Maka sudah pasti mereka tidak lagi memiliki jiwa kebangsaan dan idealisme terhadap Bangsa sendiri yang selama ini menjadi kekuatan bagi Rakyat Indonesia.
Perlu kita merenungkan kembali bahwa doktrin yang selama ini yang dijalankan oleh bangsa lain. Hal tersebut merupakan bagian dari misi untuk menghancurkan rasa persaudaraan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kuat dan kokoh. Sehingga dengan segala macam cara negara lain ingin mencoba menyusup atas nama kebebasan dan hak asasi manusia.
Semoga para Generasi Bangsa yang telah tersusupi oleh sebuah doktrin yang sesat, segera dapat menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dijadikan spionase untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, melalui tulisan ini untuk saling mengingatkan kepada kita sebagai anak bangsa yang lahir di bawah naungan Garuda Indonesia agar tidak terpengaruh terhadap doktrin-doktrin negara lain. Karena bangsa Indonesia memiliki jati diri sendiri. Elang.
15 SKPD BERHASIL TINGKATKAN KINERJA
Pelopor,Poso, Dari beberapa sumber masyarakat yang memberikan komentar kepada Pelopor tentang SKPD yang kinerjanya dinilai sudah mengalami kemajuan. Dalam lima bulan setelah dilantik menjadi pejabat eselon dua, tiga dan empat, selaku kabinet dari Bupati Piet Inkiriwang. Terdapat tiga belas Dinas, sebelas Badan, delapan kantor dan delapan kasubag di lingkungan Pemda Kabupaten poso yang dianhgap berhasil dalam meningkatkan segala aspek kinerjanya.
Penilaian masyarakat terhadap para SKPD merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap pemerintah selaku penyelenggara negara yang diatur oleh undang-undang. Jika ada dari para SKPD yang dianggap buruk kinerjanya sehingga perlu melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan dalam memimpin amanat yang diembannya.
Penilaian masyarakat terhadap SKPD yang berhasil dalam meningkatkan kinerjanya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Umum, Bagian Hukum, Ham dan Hak Keperdataan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesra, Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Poso.
SKPD yang namanya tidak disebutkan perlu melakukan evaluasi kinerja, sehingga tidak dinilai buruk oleh Masyarakat Kabupaten Poso. Karena ini menyangkut kredibilitas dari para pejabat di lingkungan kantor yang di nakhodainya. Masyarakat yang dapat menilai setiap kinerja dari aparatur pemerintahan, bukan dari lingkungan SKPD. Seperti layaknya juri dan tim penilai terhadap penyelenggaran pemerintahan dalam melayani masyarakat Poso.
Namun 15 SKPD yang berhasil meningkatkan kinerja perlu terus melakukan evaluasi perbaikan dalam melakukan pelayanan terhadap publik dan mempertahankan reputasi yang telah dihasilkan dengan baik di lingkungan SKPD. Dengan demikian, Reformasi birokrasi yang menjadi harapan masyarakat seluruh Indonesia dapat disadari oleh para pejabat di Negeri ini.TIM
Penilaian masyarakat terhadap para SKPD merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap pemerintah selaku penyelenggara negara yang diatur oleh undang-undang. Jika ada dari para SKPD yang dianggap buruk kinerjanya sehingga perlu melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan dalam memimpin amanat yang diembannya.
Penilaian masyarakat terhadap SKPD yang berhasil dalam meningkatkan kinerjanya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Umum, Bagian Hukum, Ham dan Hak Keperdataan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesra, Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Poso.
SKPD yang namanya tidak disebutkan perlu melakukan evaluasi kinerja, sehingga tidak dinilai buruk oleh Masyarakat Kabupaten Poso. Karena ini menyangkut kredibilitas dari para pejabat di lingkungan kantor yang di nakhodainya. Masyarakat yang dapat menilai setiap kinerja dari aparatur pemerintahan, bukan dari lingkungan SKPD. Seperti layaknya juri dan tim penilai terhadap penyelenggaran pemerintahan dalam melayani masyarakat Poso.
Namun 15 SKPD yang berhasil meningkatkan kinerja perlu terus melakukan evaluasi perbaikan dalam melakukan pelayanan terhadap publik dan mempertahankan reputasi yang telah dihasilkan dengan baik di lingkungan SKPD. Dengan demikian, Reformasi birokrasi yang menjadi harapan masyarakat seluruh Indonesia dapat disadari oleh para pejabat di Negeri ini.TIM
DANA BOS PENDIDIKAN DASAR
PELOPOR,POSO (19/04) Aliran Dana BOS di Kab. Poso ini untuk pendidikan dasar berlangsung lancar. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Wangintowe Tundugi (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) di ruang kerjanya.
Pencairan Dana BOS triwulan pertama tahun 2011 untuk sekolah, terutama SD dan SMP di Kab. Poso ini sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011. Perincian Dana BOS ini antara lain untuk sekolah dasar berjumlah Rp. 10.414.104.000,- yang terbagi menjadi SD Negeri sebesar Rp. 9.072.244.000,- dan SD Swasta sebesar Rp. 1.341.860.000,-.
Sementara itu, untuk SMP berjumlah Rp. 5.763.270.000,- yang terdiri dari SMP Negeri sebesar Rp. 5.264.520.000,- dan SMP Swasta sebesar Rp. 498.750.000,-. Jumlah total Dana BOS yang cair untuk SD dan SMP adalah sebesar Rp. 16.177.374.000,-.
Pencairan Dana BOS triwulan pertama tahun 2011 untuk sekolah, terutama SD dan SMP di Kab. Poso ini sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011. Perincian Dana BOS ini antara lain untuk sekolah dasar berjumlah Rp. 10.414.104.000,- yang terbagi menjadi SD Negeri sebesar Rp. 9.072.244.000,- dan SD Swasta sebesar Rp. 1.341.860.000,-.
Sementara itu, untuk SMP berjumlah Rp. 5.763.270.000,- yang terdiri dari SMP Negeri sebesar Rp. 5.264.520.000,- dan SMP Swasta sebesar Rp. 498.750.000,-. Jumlah total Dana BOS yang cair untuk SD dan SMP adalah sebesar Rp. 16.177.374.000,-.
UJIAN NASIONAL JALAN TANPA HAMBATAN
Pelopor,Poso (19/04) Ujian Nasional (UN) untuk SMA telah berlangsung minggu ini sejak 18 April 2011 lalu. Sampai saat ini belum terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan UN untuk SMA. Baik mengenai kebocoran soal UN maupun penggunaan joki dalam pengerjaan soal UN. Kemudian semua peserta didik sampai saat ini dilaporkan mengikuti UN. Hal ini diungkapkan oleh Hasdin selaku staf Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso.
Adapun perincian sekolah yang mengikuti UN SMA pada tahun 2011 ini adalah sebanyak 17 SMA, yang terdiri dari 14 negeri dan 3 swasta. Kemudian 5 MA, yang terdiri dari 1 negeri dan 4 swasta. Sedangkan untuk SMK berjumlah 7 sekolah yang terdiri dari 4 negeri dan 3 swasta. Sementara itu, peserta didik yang mengikuti ujian kali ini berjumlah 2.294 siswa.
Di samping itu, Nilwan (Kasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) mengungkapkan bahwa ada kendala berupa tidak urutnya nomor ujian peserta yang telah dicetak, yang ditemukan di SMAN 3 Poso. Kendala ini murni disebabkan oleh kesalahan pada percetakan yang mencetak nomor ujian tersebut.
Hal ini sudah diantisipasi dengan mengganti nomor ujian yang tidak urut tersebut. Dengan demikian, ujian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Adapun perincian sekolah yang mengikuti UN SMA pada tahun 2011 ini adalah sebanyak 17 SMA, yang terdiri dari 14 negeri dan 3 swasta. Kemudian 5 MA, yang terdiri dari 1 negeri dan 4 swasta. Sedangkan untuk SMK berjumlah 7 sekolah yang terdiri dari 4 negeri dan 3 swasta. Sementara itu, peserta didik yang mengikuti ujian kali ini berjumlah 2.294 siswa.
Di samping itu, Nilwan (Kasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) mengungkapkan bahwa ada kendala berupa tidak urutnya nomor ujian peserta yang telah dicetak, yang ditemukan di SMAN 3 Poso. Kendala ini murni disebabkan oleh kesalahan pada percetakan yang mencetak nomor ujian tersebut.
Hal ini sudah diantisipasi dengan mengganti nomor ujian yang tidak urut tersebut. Dengan demikian, ujian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
RENCANA PROMOSI WISATA DAN KEBUDAYAAN
Pelopor, Poso (08/04) Kab. Poso ini memiliki banyak potensi wisata yang belum diekploitasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Summiyati, SS (Kabid. Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Poso). Menurutnya, promosi merupakan hal penting dalam memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Karena hal ini seperti penjualan rokok saja, tanpa promosi maka tidak akan laku. Pihaknya yang baru menjabat sejak bulan Februari 2011 beranggapan bahwa promosi pariwisata dan kebudayaan masih kurang. Karena masih ada beberapa sumber daya manusia yang kurang cocok atau bukan pada bidangnya. Pada masa yang akan datang diharapkan dapat ditemukan orang-orang yang memang cocok pada bidangnya, dalam hal ini promosi.
Adapun penyelenggaraan Festival Kebudayaan dan Festival Danau Poso akan diselenggarakan setelah melewati bulan Ramadhan, sekitar bulan September 2011. Karena sebelum itu terdapat cukup banyak acara yang harus diselenggarakan, yakni Pameran Pariwisata dan Kebudayaan. Pameran ini akan diselenggarakan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, Bali, Makasar dan Jakarta. Pameran yang diadakan di Jakarta akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2011.
Kemudian rencana promosi yang beliau ajukan meliputi :
• Pendirian Studio Mini di Kab. Poso
• Travel antar wilayah propinsi dengan tujuan Poso-Manado, Poso-Toraja dan Poso-Morowali.
• Rehabilitasi bangkai Pesawat Belanda yang jatuh di Kel. Moengko Baru. Sampai saat ini masih dilakukan pengecekan oleh tim dari Palu.
• Pembersihan Danau Poso dan pendirian kedai-kedai sepanjang danau yang akan menjual makanan khas Kab. Poso.
• Penyediaan alat diving di Kalamalea, Kel. Madale, untuk mempromosikan terumbu karang di tempat tersebut.
• Pembuatan Kolam Renang di Kalamalea, Kel. Madale, untuk memperkenalkan kepada masyarakat air yang yang tidak berhenti mengalir.
Semua rencana ini baru diajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Poso yang kemudian dipertimbangkan oleh Bappeda Kab. Poso dan akhirnya diserahkan kepada bupati atau wakil bupati untuk disetujui. Namun beliau menilai rencana ini tidak akan disetujui seluruhnya, karena melihat APBD yang kurang mencukupi. Kemudian pihaknya juga belum mengetahui kapan rencana promosi tersebut akan disetujui.
Adapun penyelenggaraan Festival Kebudayaan dan Festival Danau Poso akan diselenggarakan setelah melewati bulan Ramadhan, sekitar bulan September 2011. Karena sebelum itu terdapat cukup banyak acara yang harus diselenggarakan, yakni Pameran Pariwisata dan Kebudayaan. Pameran ini akan diselenggarakan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, Bali, Makasar dan Jakarta. Pameran yang diadakan di Jakarta akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2011.
Kemudian rencana promosi yang beliau ajukan meliputi :
• Pendirian Studio Mini di Kab. Poso
• Travel antar wilayah propinsi dengan tujuan Poso-Manado, Poso-Toraja dan Poso-Morowali.
• Rehabilitasi bangkai Pesawat Belanda yang jatuh di Kel. Moengko Baru. Sampai saat ini masih dilakukan pengecekan oleh tim dari Palu.
• Pembersihan Danau Poso dan pendirian kedai-kedai sepanjang danau yang akan menjual makanan khas Kab. Poso.
• Penyediaan alat diving di Kalamalea, Kel. Madale, untuk mempromosikan terumbu karang di tempat tersebut.
• Pembuatan Kolam Renang di Kalamalea, Kel. Madale, untuk memperkenalkan kepada masyarakat air yang yang tidak berhenti mengalir.
Semua rencana ini baru diajukan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Poso yang kemudian dipertimbangkan oleh Bappeda Kab. Poso dan akhirnya diserahkan kepada bupati atau wakil bupati untuk disetujui. Namun beliau menilai rencana ini tidak akan disetujui seluruhnya, karena melihat APBD yang kurang mencukupi. Kemudian pihaknya juga belum mengetahui kapan rencana promosi tersebut akan disetujui.
RAPAT KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pelopor, Poso (11/04) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso Tahun 2011 menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema melalui Rakor kita tingkatkan pelayanan prima Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso. Bapak Berlin Matoneng selaku Kepala Dinas memimpin langsung jalannya rapat tersebut. Dalam rapat tersebut diisi berbagai pembicara dari SKPD terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Dewan Pendidikan dan Kementrian Agama Kab. Poso.
Rudi Rompas (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Poso) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa membahas permasalahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010, mengenai disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Pemberian sanksi mutlak diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin.
Kab. Poso memiliki sebanyak 7.835 PNS yang terdiri dari Guru organik sebanyak 3.814 orang. Laki-laki sebesar 1.938 orang dan perempuan sebesar 1.876 orang. Kemudian tenaga teknis sebanyak 3.428 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 743 orang. Pada tahun 2011, sebanyak 39 orang akan pensiun dan pada tahun 2012, sebanyak 75 orang akan pensiun. Oleh karena itu, dengan jumlah sebanyak itu maka diperlukan sistem administrasi yang baik. Badan Kepegawaian Daerah telah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang bersifat terhubung melalui VSAT.
Terdapat 2 propinsi yang tidak dapat membayarkan gaji para pegawainya. Hal ini diakibatkan tidak melihat kenaikan pangkat pegawai secara normal. Maka Bupati Kab. Poso berinisiatif untuk membuat Peraturan Bupati mengenai penyesuaian ijazah. Kemudian mengurus kenaikan pangkat yang ideal sesuai peraturan yang ada.
Pengadaan PNS di daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini BKD akan turun langsung. Kemudian khusus untuk ibu-ibu PNS akan diadakan sosialisasi PP No. 10 mengenai status perkawinan, poligami dan bersikap sebagai istri PNS. BKD akan mengundang narasumber dari Jakarta.
Kemudian Irwan selaku staf Inspektorat Daerah Kab. Poso dalam rapat tersebut mengatakan bahwa dalam pencairan Dana BOS, bila terjadi penyimpangan akan ditindak tegas oleh Inspektorat Daerah. Karena dalam hal ini, pihak Inspektorat Daerah merupakan auditor dari pencairan Dana BOS tersebut. Pihak Inspektorat juga akan memberikan hasil audit yang dilaksanakannya.
Pelaksanaan Dana BOS tahun 2011 akan jauh berbeda dengan tahun 2010. Karena pihak BPKP juga turun langsung dalam pengawasannya yang memang diperintah langsung dari pemerintah pusat bukan propinsi. Pada pencairan tahap awal ini, Inspektorat Daerah sudah menemukan banyak temuan di 4 Kecamatan yang terletak di dalam kota.
Berlin Matoneng (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso) mengungkapkan bahwa terdapat 13 poin yang mengatur penggunaan Dana BOS yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Poin yang penting adalah membuat laporan pertanggung jawaban dari penggunaan Dana BOS tahun sebelumnya. Kemudian memberikan kewenangan penuh terhadap petugas yang ditugaskan untuk mengatur Dana BOS tersebut.
Temuan-temuan dari Inspektorat Daerah diharapkan hanya temuan yang bersifat administrative saja, bila temuan tersebut mengarah kepada pidana maka pihaknya tidak dapat membantu lebih dari itu. Apabila ada kesulitan dalam pengaturan Dana BOS dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang atau manejernya. Dalam peraturan sudah jelas bahwa bila Dana BOS sudah ditransfer ke rekening Pemda, maka dalam 7 hari dana tersebut harus sudah dikirim kepada sekolah-sekolah yang menerima dana tersebut.
Menghadapi pencairan dana tahap kedua, diharapkan masing-masing sekolah sudah membuat rencana kerjanya. Pada dua hari yang lalu, sudah dilakukan sosialisasi mengenai Dana BOS.
Sementara itu, mengenai masalah tunjangan seharusnya ada dari pihak keuangan untuk menjelaskan. Tetapi pihaknya mengetahui masalah tunjangan ini merupakan masalah yang bersifat nasional. Karena di propinsi seluruh Indonesia memang belum ada yang cair. Hal ini disebabkan oleh data dari Kemendiknas yang belum masuk di Kemenkeu. Data ini terhambat karena tunjangan ini dihitung dari gaji pokok yang selalu berubah bila ada kenaikan pangkat. Jadi Kemenkeu belum dapat memastikan besaran tunjangan yang harus diberikan. Menurutnya, tunjangan ini dihitung berdasarkan pangkat atau golongan untuk mempermudah. Tidak perlu khawatir tidak akan dibayarkan, tunjangan ini akan dibayarkan tetapi belum dapat dipastikan tanggalnya.
Di sisi lain Najamudin, M.Pd (Kepala Kemenag Kab. Poso) memaparkan bahwa guru-guru pada masa kini sebaiknya tidak lagi menggunakan metode ceramah. Tetapi diharapkan dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai. Saat ini, para guru harus dapat menggunakan laptop dan in focus, mengajar menggunakan teknologi yang sudah maju.
Orientasi sekolah saat ini adalah memperbanyak siswa bukan meningkatkan sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya siswa maka diharapkan Dana BOS juga akan semakin besar. Ada tiga kunci penting dalam pengajaran saat ini, yakni disiplin, penguatan kurikulum dan kerjasama/networking.
Sekolah-sekolah yang unggulan yang mengatur keuangannya adalah BP3, sedangkan bila masih Kepsek dan Bendahara yang masih mengatur keuangan berarti sekolah tersebut masih tradisional. Sekolah unggulan tidak perlu lagi dana dari pemerintah karena pengaturan keuangan yang baik menjadikan sekolah tersebut dapat mandiri. BP3 tersebut terdiri dari berbagai macam elemen seperti kontraktor, pedagang, kejaksaan, pengacara dan lain-lain.
Lalu anak-anak sekarang dikelilingi oleh makanan yang tidak sehat. Sekolah sebaiknya memikirkan hal ini, kemudian bekerja sama mengelola kantin untuk menyediakan makanan yang sehat bergizi. Keprihatinan lainnya bertambah disebabkan anak-anak pada zaman sekarang tidak dapat mengaji/membaca injil. Karena memang tidak ada lagi yang mengajarkan mereka membaca. Maka sekolah-sekolah juga sebaiknya mendirikan TPA. Kemenag juga akan memberikan dana bantuan untuk memperbaiki mushalla/masjid yang ada di sekolah-sekolah.
Para guru agama juga harus memperketat dalam pemeriksaan isi dari telepon seluler. Hal ini untuk mencegah konten pornografi dalam telepon seluler milik siswa-siswa. Moral dan kecerdasan emosional dan spiritual anak kurang, maka dari itu harus diisi agar IQ dan EQnya seimbang.
Adapun S. Bentiri, BA (Kepala Dewan Pendidikan Kab. Poso) mengatakan bahwa Dewan Pendidikan menekankan pada pembinaan komite sekolah dan mekanisme penyusunan programnya. Karena masalah pendidikan ini rumit dan harus melibatkan seluruh aspek. Mulai dari keluarga, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Komite sekolah merupakan suara dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Dewan Pendidikan belum menerima Surat Keputusan mengenai pergantian kepengurusan yang baru. Pihaknya sudah meminta kepada Bupati, namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya.
Adapun struktur organisasi dari Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Pusat, Dewan Pendidikan Propinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tetapi hubungan ini bersifat koordinasi bukan hierarkhis atau komando.
Pada masa yang akan datang diharapkan dapat dibentuk komite sekolah di setiap sekolah dan pembentukan ruang kecil di sekolah guna memudahkan konsultasi bila menemui masalah.
Rudi Rompas (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Poso) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa membahas permasalahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010, mengenai disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Pemberian sanksi mutlak diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin.
Kab. Poso memiliki sebanyak 7.835 PNS yang terdiri dari Guru organik sebanyak 3.814 orang. Laki-laki sebesar 1.938 orang dan perempuan sebesar 1.876 orang. Kemudian tenaga teknis sebanyak 3.428 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 743 orang. Pada tahun 2011, sebanyak 39 orang akan pensiun dan pada tahun 2012, sebanyak 75 orang akan pensiun. Oleh karena itu, dengan jumlah sebanyak itu maka diperlukan sistem administrasi yang baik. Badan Kepegawaian Daerah telah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang bersifat terhubung melalui VSAT.
Terdapat 2 propinsi yang tidak dapat membayarkan gaji para pegawainya. Hal ini diakibatkan tidak melihat kenaikan pangkat pegawai secara normal. Maka Bupati Kab. Poso berinisiatif untuk membuat Peraturan Bupati mengenai penyesuaian ijazah. Kemudian mengurus kenaikan pangkat yang ideal sesuai peraturan yang ada.
Pengadaan PNS di daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini BKD akan turun langsung. Kemudian khusus untuk ibu-ibu PNS akan diadakan sosialisasi PP No. 10 mengenai status perkawinan, poligami dan bersikap sebagai istri PNS. BKD akan mengundang narasumber dari Jakarta.
Kemudian Irwan selaku staf Inspektorat Daerah Kab. Poso dalam rapat tersebut mengatakan bahwa dalam pencairan Dana BOS, bila terjadi penyimpangan akan ditindak tegas oleh Inspektorat Daerah. Karena dalam hal ini, pihak Inspektorat Daerah merupakan auditor dari pencairan Dana BOS tersebut. Pihak Inspektorat juga akan memberikan hasil audit yang dilaksanakannya.
Pelaksanaan Dana BOS tahun 2011 akan jauh berbeda dengan tahun 2010. Karena pihak BPKP juga turun langsung dalam pengawasannya yang memang diperintah langsung dari pemerintah pusat bukan propinsi. Pada pencairan tahap awal ini, Inspektorat Daerah sudah menemukan banyak temuan di 4 Kecamatan yang terletak di dalam kota.
Berlin Matoneng (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Poso) mengungkapkan bahwa terdapat 13 poin yang mengatur penggunaan Dana BOS yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Poin yang penting adalah membuat laporan pertanggung jawaban dari penggunaan Dana BOS tahun sebelumnya. Kemudian memberikan kewenangan penuh terhadap petugas yang ditugaskan untuk mengatur Dana BOS tersebut.
Temuan-temuan dari Inspektorat Daerah diharapkan hanya temuan yang bersifat administrative saja, bila temuan tersebut mengarah kepada pidana maka pihaknya tidak dapat membantu lebih dari itu. Apabila ada kesulitan dalam pengaturan Dana BOS dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang atau manejernya. Dalam peraturan sudah jelas bahwa bila Dana BOS sudah ditransfer ke rekening Pemda, maka dalam 7 hari dana tersebut harus sudah dikirim kepada sekolah-sekolah yang menerima dana tersebut.
Menghadapi pencairan dana tahap kedua, diharapkan masing-masing sekolah sudah membuat rencana kerjanya. Pada dua hari yang lalu, sudah dilakukan sosialisasi mengenai Dana BOS.
Sementara itu, mengenai masalah tunjangan seharusnya ada dari pihak keuangan untuk menjelaskan. Tetapi pihaknya mengetahui masalah tunjangan ini merupakan masalah yang bersifat nasional. Karena di propinsi seluruh Indonesia memang belum ada yang cair. Hal ini disebabkan oleh data dari Kemendiknas yang belum masuk di Kemenkeu. Data ini terhambat karena tunjangan ini dihitung dari gaji pokok yang selalu berubah bila ada kenaikan pangkat. Jadi Kemenkeu belum dapat memastikan besaran tunjangan yang harus diberikan. Menurutnya, tunjangan ini dihitung berdasarkan pangkat atau golongan untuk mempermudah. Tidak perlu khawatir tidak akan dibayarkan, tunjangan ini akan dibayarkan tetapi belum dapat dipastikan tanggalnya.
Di sisi lain Najamudin, M.Pd (Kepala Kemenag Kab. Poso) memaparkan bahwa guru-guru pada masa kini sebaiknya tidak lagi menggunakan metode ceramah. Tetapi diharapkan dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai. Saat ini, para guru harus dapat menggunakan laptop dan in focus, mengajar menggunakan teknologi yang sudah maju.
Orientasi sekolah saat ini adalah memperbanyak siswa bukan meningkatkan sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya siswa maka diharapkan Dana BOS juga akan semakin besar. Ada tiga kunci penting dalam pengajaran saat ini, yakni disiplin, penguatan kurikulum dan kerjasama/networking.
Sekolah-sekolah yang unggulan yang mengatur keuangannya adalah BP3, sedangkan bila masih Kepsek dan Bendahara yang masih mengatur keuangan berarti sekolah tersebut masih tradisional. Sekolah unggulan tidak perlu lagi dana dari pemerintah karena pengaturan keuangan yang baik menjadikan sekolah tersebut dapat mandiri. BP3 tersebut terdiri dari berbagai macam elemen seperti kontraktor, pedagang, kejaksaan, pengacara dan lain-lain.
Lalu anak-anak sekarang dikelilingi oleh makanan yang tidak sehat. Sekolah sebaiknya memikirkan hal ini, kemudian bekerja sama mengelola kantin untuk menyediakan makanan yang sehat bergizi. Keprihatinan lainnya bertambah disebabkan anak-anak pada zaman sekarang tidak dapat mengaji/membaca injil. Karena memang tidak ada lagi yang mengajarkan mereka membaca. Maka sekolah-sekolah juga sebaiknya mendirikan TPA. Kemenag juga akan memberikan dana bantuan untuk memperbaiki mushalla/masjid yang ada di sekolah-sekolah.
Para guru agama juga harus memperketat dalam pemeriksaan isi dari telepon seluler. Hal ini untuk mencegah konten pornografi dalam telepon seluler milik siswa-siswa. Moral dan kecerdasan emosional dan spiritual anak kurang, maka dari itu harus diisi agar IQ dan EQnya seimbang.
Adapun S. Bentiri, BA (Kepala Dewan Pendidikan Kab. Poso) mengatakan bahwa Dewan Pendidikan menekankan pada pembinaan komite sekolah dan mekanisme penyusunan programnya. Karena masalah pendidikan ini rumit dan harus melibatkan seluruh aspek. Mulai dari keluarga, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Komite sekolah merupakan suara dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Dewan Pendidikan belum menerima Surat Keputusan mengenai pergantian kepengurusan yang baru. Pihaknya sudah meminta kepada Bupati, namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya.
Adapun struktur organisasi dari Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Pusat, Dewan Pendidikan Propinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tetapi hubungan ini bersifat koordinasi bukan hierarkhis atau komando.
Pada masa yang akan datang diharapkan dapat dibentuk komite sekolah di setiap sekolah dan pembentukan ruang kecil di sekolah guna memudahkan konsultasi bila menemui masalah.
LONGKI'S PIMPIN PEROLEHAN SUARA DI POSO
Pelopor, Poso (12/04) KPU Kab. Poso menyelenggarakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kab. Poso dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2016. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua dan Anggota KPUD Kab. Poso, Para Saksi dari ke 5 pasangan calon Gubernur dan Wkl. Gubernur, Ketua & Anggota PANWAS Kab. Poso serta Ketua dan Sekretaris 18 PPK Se-Kab. Poso.
KPU Kab. Poso mengatakan bahwa jumlah Pemilih Tetap sejumlah 142.856 orang. Sedangkan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 104.272 orang. Kemudian jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak sebanyak 38.584 orang.
Tingkat Partisipasi dari masyarakat Kab. Poso dalam Pemilukada ini sebesar 73 persen, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 27 persen. Tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pemilukada Bupati & Wkl. Bupati Poso tahun 2010 sebesar 84 persen.
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur & Wkl. Gubernur :
1. Prof. (Em) Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS & DR. Hj. Luciana Is Baculu,SE, MM sebanyak 13.340 suara.
2. H. Shabuddin Mustafa & H. Faisal Mahmud sebanyak 13.988 suara.
3. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si & H. Sudarto, SH, M.Hum sebanyak 41.169 suara.
4. Ir. H. Rendy M. Affandy Lamadjido & H. Bandjela Paliudju sebanyak 27.576 suara.
5. H. Achmad Yahya, SE, MM & Drs. H. Moh. Ma'ruf Bantilan, MM sebanyak 7.587 suara.
Adapun jumlah Suara tidak sah sebanyak 950 suara, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 104.610 suara.
KPU Kab. Poso mengatakan bahwa jumlah Pemilih Tetap sejumlah 142.856 orang. Sedangkan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 104.272 orang. Kemudian jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak sebanyak 38.584 orang.
Tingkat Partisipasi dari masyarakat Kab. Poso dalam Pemilukada ini sebesar 73 persen, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 27 persen. Tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pemilukada Bupati & Wkl. Bupati Poso tahun 2010 sebesar 84 persen.
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur & Wkl. Gubernur :
1. Prof. (Em) Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS & DR. Hj. Luciana Is Baculu,SE, MM sebanyak 13.340 suara.
2. H. Shabuddin Mustafa & H. Faisal Mahmud sebanyak 13.988 suara.
3. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si & H. Sudarto, SH, M.Hum sebanyak 41.169 suara.
4. Ir. H. Rendy M. Affandy Lamadjido & H. Bandjela Paliudju sebanyak 27.576 suara.
5. H. Achmad Yahya, SE, MM & Drs. H. Moh. Ma'ruf Bantilan, MM sebanyak 7.587 suara.
Adapun jumlah Suara tidak sah sebanyak 950 suara, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 104.610 suara.
DINAS PU POSO GELAR PELATIHAN PENGELOLAAN AIR
PELOPOR,POSO (14/04) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso, melalui bidang Sumber Daya Air melakukan pelatihan bagi semua perangkat PNS maupun honor yang dipekerjakan pada pintu air dan jaringan irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Poso. Mengingat pentingnya dilakukan pembekalan terhadap para petugas lapangan beserta masyarakat petani sebagai pemakai air yang digunakan untuk mengelola hasil pertanian.
Menerut Lindon Lagamu, ST, Kepala bidang Sumberdaya Air, di Hotel Alugoro minggu lalu, yang juga selaku Penangung jawab kegiatan pelatihan ini, mengatakan bahwa pelaksanaan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia. Terutama para peserta yang merupakan petugas lapangan penanganan dan pengaturan air irigasi di lingkungan Dinas PU.
“Pelatihan yang dilaksanakan kurang lebih empat hari ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan kegiatan yang akan menjadi dasar ilmu dalam mengelola dan memantau perkembangan air di setiap irigasi yang menjadi kebutuhan pokok petani dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Poso.”, himbaunya
Para peserta yang ikut pelatihan ini sekitar empat puluh orang staf dinas lapangan. Pelatihan ini akan membawa mamfaat bagi masyarakat petani, karena terjadi penambahan ilmu tentang tata cara pengelolaan air secara proporsional. Sehingga masyarakat petani juga terkena dampak yang positif dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya.
Pelatihan ini melibatkan pemateri dari Sulteng yang telah berpengalaman dalam memberikan petunjuk dan pelatihan tata cara pengolalaan sumber daya air di propinsi Sulteng. Adapun pemberi materi tersebut adalah SKPD yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan di bidang pegelolaan pengairan di wilayah Sulteng, sehingga tidak diragukan lagi kredibilitasnya.
“Di tempat yang sama salah seorang peserta mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan ini sangat kami harapkan. Karena ini merupakan ilmu dan tata cara pengelolaan air di lapangan. Dengan demikian dapat memperlancar tugas pelayanan terhadap petani dalam bidang pengairan. Maka pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang memang sudah diatur sebelumnya.” ucapnya kepada Pelopor. TIM
Menerut Lindon Lagamu, ST, Kepala bidang Sumberdaya Air, di Hotel Alugoro minggu lalu, yang juga selaku Penangung jawab kegiatan pelatihan ini, mengatakan bahwa pelaksanaan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia. Terutama para peserta yang merupakan petugas lapangan penanganan dan pengaturan air irigasi di lingkungan Dinas PU.
“Pelatihan yang dilaksanakan kurang lebih empat hari ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan kegiatan yang akan menjadi dasar ilmu dalam mengelola dan memantau perkembangan air di setiap irigasi yang menjadi kebutuhan pokok petani dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Poso.”, himbaunya
Para peserta yang ikut pelatihan ini sekitar empat puluh orang staf dinas lapangan. Pelatihan ini akan membawa mamfaat bagi masyarakat petani, karena terjadi penambahan ilmu tentang tata cara pengelolaan air secara proporsional. Sehingga masyarakat petani juga terkena dampak yang positif dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya.
Pelatihan ini melibatkan pemateri dari Sulteng yang telah berpengalaman dalam memberikan petunjuk dan pelatihan tata cara pengolalaan sumber daya air di propinsi Sulteng. Adapun pemberi materi tersebut adalah SKPD yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan di bidang pegelolaan pengairan di wilayah Sulteng, sehingga tidak diragukan lagi kredibilitasnya.
“Di tempat yang sama salah seorang peserta mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan ini sangat kami harapkan. Karena ini merupakan ilmu dan tata cara pengelolaan air di lapangan. Dengan demikian dapat memperlancar tugas pelayanan terhadap petani dalam bidang pengairan. Maka pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang memang sudah diatur sebelumnya.” ucapnya kepada Pelopor. TIM
PEMBANGUNAN PELABUHAN TAHAP DUA BERKUALITAS
PELOPOR,POSO, Pembangunan Pelabuhan Poso Tahap Dua yang dilaksanakan oleh PT. Tamasya Utama sebagian besar telah selesai dikerjakan seperti pos penjagaan masuk pintu Pelabuhan Poso dan Gapura yang sementara ini pekerjaannya sudah berjalan sekitar 50%. Kemudian penambahan dermaga pelabuhan yang masih dalam tahap pengerjaan, berdasarkan sumber masyarakat yang ditemui Pelopor.
Warga masyarakat lainnya mengemukakan bahwa yang melaksanakan paket pekerjaan penambahan pelabuhan tahap dua salah satunya PT. Tamasya Utama. Sebuah perusahaan yang dapat diandalkan dan sudah memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut memiliki tenaga ahli di bidang pembangunan dermaga, maka masyarakat tidak akan meragukan hasil dari pembangunan pelabuhan tersebut.
Kemudian menurut penilaiannya hasil yang dikerjakan oleh perusahaan pertama yang melakukan pembangunan dermaga pelabuhan belum diketahui mutu pekerjaan dan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, PT. Tamasya Utama sudah teruji dalam hal hasil pekerjaannya.
Maka tidak salah bila pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Laut (HUTBLA) memberikan paket proyek kepada perusahaan lokal Sulteng yang ikut bersaing dengan perusahaan yang bertaraf nasional. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan kredibilitas dan kemampuan mereka dalam mengerjakan proyek yang diberikan oleh pemerintah seperti perluasan pelabuhan Kabupaten Poso ini.
Selaku Pelaksana Harian dari PT.Tamasya Utama, Taher yang dikonfirmasi oleh Pelopor, menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek ini diusahakan untuk selesai sesuai jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah. Maka masing-masing pihak merasa puas akan hasil pekerjaannya.
Dengan adanya perluasan Pelabuhan Poso, maka akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi buruh yang hanya dapat bekerja musiman, yakni hanya ketika ada kapal motor yang mengangkut barang PT. Bukaka. Ketika lapangan pekerjaan terbuka maka sudah pasti perkembangan perekonomian di Kabupaten Poso akan semakin baik di masa yang akan datang.TIM
Warga masyarakat lainnya mengemukakan bahwa yang melaksanakan paket pekerjaan penambahan pelabuhan tahap dua salah satunya PT. Tamasya Utama. Sebuah perusahaan yang dapat diandalkan dan sudah memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut memiliki tenaga ahli di bidang pembangunan dermaga, maka masyarakat tidak akan meragukan hasil dari pembangunan pelabuhan tersebut.
Kemudian menurut penilaiannya hasil yang dikerjakan oleh perusahaan pertama yang melakukan pembangunan dermaga pelabuhan belum diketahui mutu pekerjaan dan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, PT. Tamasya Utama sudah teruji dalam hal hasil pekerjaannya.
Maka tidak salah bila pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Laut (HUTBLA) memberikan paket proyek kepada perusahaan lokal Sulteng yang ikut bersaing dengan perusahaan yang bertaraf nasional. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan kredibilitas dan kemampuan mereka dalam mengerjakan proyek yang diberikan oleh pemerintah seperti perluasan pelabuhan Kabupaten Poso ini.
Selaku Pelaksana Harian dari PT.Tamasya Utama, Taher yang dikonfirmasi oleh Pelopor, menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek ini diusahakan untuk selesai sesuai jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah. Maka masing-masing pihak merasa puas akan hasil pekerjaannya.
Dengan adanya perluasan Pelabuhan Poso, maka akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi buruh yang hanya dapat bekerja musiman, yakni hanya ketika ada kapal motor yang mengangkut barang PT. Bukaka. Ketika lapangan pekerjaan terbuka maka sudah pasti perkembangan perekonomian di Kabupaten Poso akan semakin baik di masa yang akan datang.TIM
WAKIL BUPATI TOUNA LANTIK TIGA KADES
PELOPOR,TOUNA. Untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Touna mempercepat pelantikan tiga Kades di wilayah Kecamatan Tete. Sehingga pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan dapat secepatnya teratasi. Kemudian keluhan dan aspirasi masyarakat desa cepat mendapat respon.
Ketiga kepala desa yang dilantik oleh Wakil Bupati Touna H. Jamal Juraejo,Sos, Msi, adalah Sagaf Lapiri di Desa Pusungi, Moh. Ali La’abas di Desa Bantuga dan Irwanto Ardi di Desa Tampa Batu. Ketiga pejabat desa tersebut diambil sumpahnya menjadi orang nomor Satu di desanya, sekaligus Wakil Bupati Touna menyerahkan SK pengangkatan kepada masing-masing kepala desa tersebut.
Setelah acara pelaksanaan pelatikan selesai, Wakil Bupati Touna dalam sambutan mengatakan bahwa selaku pemegang amanat rakyat kepala desa harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Program Pemerintah Daerah untuk ke depannya lebih menekankan pada perbaikan jalan ibukota dan pembukaan jalan pedesaan sebagai bentuk sarana untuk angkutan darat untuk mengangkut kebutuhan masyarakat. Sehingga transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Kabupaten Touna termasuk penghasil kelapa, kakao, cengkeh. Di samping itu, pada bidang kelautan terdapat rumput laut dan ikan laut dengan bermacam-macam jenis. Hal ini merupakan kekayaan alam Kabupaten Touna yang perlu terus dikembangkan dengan baik. Sehingga perekonomian masyarakat juga semakin berkembang dan maju. Kabupaten Touna akan menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya di bidang ekonomi.
Wakil Bupati juga menyinggung agar masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Ketika dalam pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kententuan yang dilaksanakan oleh kontraktor, maka masyarakat diijinkan untuk melakukan pembongkaran proyek tersebut. Hal ini bertujuan untuk tidak merugikan keuangan negara.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Camat Ampana Tete, Kapolsek dan para tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat. saf
Ketiga kepala desa yang dilantik oleh Wakil Bupati Touna H. Jamal Juraejo,Sos, Msi, adalah Sagaf Lapiri di Desa Pusungi, Moh. Ali La’abas di Desa Bantuga dan Irwanto Ardi di Desa Tampa Batu. Ketiga pejabat desa tersebut diambil sumpahnya menjadi orang nomor Satu di desanya, sekaligus Wakil Bupati Touna menyerahkan SK pengangkatan kepada masing-masing kepala desa tersebut.
Setelah acara pelaksanaan pelatikan selesai, Wakil Bupati Touna dalam sambutan mengatakan bahwa selaku pemegang amanat rakyat kepala desa harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Program Pemerintah Daerah untuk ke depannya lebih menekankan pada perbaikan jalan ibukota dan pembukaan jalan pedesaan sebagai bentuk sarana untuk angkutan darat untuk mengangkut kebutuhan masyarakat. Sehingga transaksi ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Kabupaten Touna termasuk penghasil kelapa, kakao, cengkeh. Di samping itu, pada bidang kelautan terdapat rumput laut dan ikan laut dengan bermacam-macam jenis. Hal ini merupakan kekayaan alam Kabupaten Touna yang perlu terus dikembangkan dengan baik. Sehingga perekonomian masyarakat juga semakin berkembang dan maju. Kabupaten Touna akan menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya di bidang ekonomi.
Wakil Bupati juga menyinggung agar masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Ketika dalam pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kententuan yang dilaksanakan oleh kontraktor, maka masyarakat diijinkan untuk melakukan pembongkaran proyek tersebut. Hal ini bertujuan untuk tidak merugikan keuangan negara.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Camat Ampana Tete, Kapolsek dan para tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat. saf
MADRASAH ALIYAH NEGERI AMPANA PRIORITASKAN MENTAL ANAK DIDIK
PELOPOR, TOUNA, Melihat perkembangan arus informasi yang semakin tidak terbendung saat ini, perlu adanya filter penyaringan terhadap generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Peserta didik diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berdasarkan agama yang kuat dan mental yang baik. Dengan demikian, masa depan Anak didik dapat terarah dengan baik dan benar guna mengawal pembangunan di Kabupaten Touna di masa yang akan datang.
Perlunya dasar agama yang baik disebabkan di daerah perkotaan dan pedesaan telah banyak beredar minuman keras yang mempengaruhi mental anak ketika mereka dapat mengkomsumsi minuman tersebut. Kemudian ditambah dengan adanya obat-obat terlarang (Narkoba) yang saat ini semakin banyak beredar wilayah NKRI, yang pengaruhnya dapat merusak mental generasi muda. Pemerintah sudah melakukan segala upaya pencegahan dan hukuman terhadap pengedar narkoba, namun hal tersebut masih dapat masuk untuk merusak generasi muda Indonesia.
Bukan saja di kalangan generasi muda, para wanita juga ikut terkena dampak dari beredarnya nakotika dan pergaulan bebas ini. Hal ini merupakan akibat dari arus inpormasi yang mengalir cepat dan tidak terdapat filter untuk menyaringnya, yang tidak didukung dengan ahlak yang baik. Maka sudah pasti akibatnya akan larut dalam hal-hal yang negatif seperti yang terjadi selama ini di masyarakat.
Kepsek MAN, BPK Aswari,Sag, mencurahkan segala pemikiran untuk membimbing peserta didiknya pada mental agama yang baik sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang negatif di era moderen saat ini. Sehingga kelak peserta didiknya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat tidak terpengaruh oleh arus informasi yang dapat menyesatkan manusia.
Masyarakat Touna sudah waktunya untuk berpikir agar para anak-anaknya pada masa yang akan datang untuk melanjutkan pendidikan pada kejuruan yang berbasis ahlak dan agama. Karena banyak anak yang tidak lagi memperhatikan betapa pentingnya pendidikan agama sebagai modal utama dalam menghadapi dunia yang semakin modern dari perilaku manusia yang tidak memiliki moral dan ahlak yang santun. Hal ini berujung pada kemaksiatan yang nantinya semua masyarakat yang terkena imbasnya dari segelintir oknum yang berbuat asusila di Kabupaten Touna.
Diharapkan pemerintah daerah juga ikut bersama-sama mengajak kepada semua masyarakat yang ingin memperjuangkan anak-anaknya agar ikut bersekolah yang memiliki pendidikan yang berbasis keagamaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan calon pemimpin yang mempuyai moral agama yang baik, sehingga nantinya akan menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Touna.saf.
Perlunya dasar agama yang baik disebabkan di daerah perkotaan dan pedesaan telah banyak beredar minuman keras yang mempengaruhi mental anak ketika mereka dapat mengkomsumsi minuman tersebut. Kemudian ditambah dengan adanya obat-obat terlarang (Narkoba) yang saat ini semakin banyak beredar wilayah NKRI, yang pengaruhnya dapat merusak mental generasi muda. Pemerintah sudah melakukan segala upaya pencegahan dan hukuman terhadap pengedar narkoba, namun hal tersebut masih dapat masuk untuk merusak generasi muda Indonesia.
Bukan saja di kalangan generasi muda, para wanita juga ikut terkena dampak dari beredarnya nakotika dan pergaulan bebas ini. Hal ini merupakan akibat dari arus inpormasi yang mengalir cepat dan tidak terdapat filter untuk menyaringnya, yang tidak didukung dengan ahlak yang baik. Maka sudah pasti akibatnya akan larut dalam hal-hal yang negatif seperti yang terjadi selama ini di masyarakat.
Kepsek MAN, BPK Aswari,Sag, mencurahkan segala pemikiran untuk membimbing peserta didiknya pada mental agama yang baik sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang negatif di era moderen saat ini. Sehingga kelak peserta didiknya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat tidak terpengaruh oleh arus informasi yang dapat menyesatkan manusia.
Masyarakat Touna sudah waktunya untuk berpikir agar para anak-anaknya pada masa yang akan datang untuk melanjutkan pendidikan pada kejuruan yang berbasis ahlak dan agama. Karena banyak anak yang tidak lagi memperhatikan betapa pentingnya pendidikan agama sebagai modal utama dalam menghadapi dunia yang semakin modern dari perilaku manusia yang tidak memiliki moral dan ahlak yang santun. Hal ini berujung pada kemaksiatan yang nantinya semua masyarakat yang terkena imbasnya dari segelintir oknum yang berbuat asusila di Kabupaten Touna.
Diharapkan pemerintah daerah juga ikut bersama-sama mengajak kepada semua masyarakat yang ingin memperjuangkan anak-anaknya agar ikut bersekolah yang memiliki pendidikan yang berbasis keagamaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan calon pemimpin yang mempuyai moral agama yang baik, sehingga nantinya akan menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Touna.saf.
PERKEMBANGAN KABUPATEN TOUNA
PELOPOR,TOUNA, Kabupaten Poso selaku Kabupaten Induk yang telah melahirkan dua kabupaten antara lain Touna dan Morowali yang dikenal sebagai Daerah industri. Perkembangan pembangunan begitu signifikan, baik dari segi penataan kota maupun infrastruktur gedung pemerintah yang begitu kokoh dan sedap dipandang mata. Pembangunan lainnya yang meliputi perluasan jalan jalur dua, penambahan pelabuhan feri dan penyelesaian lapangan udara. Dengan demikian, secara bersama-sama kita akan melihat pembangunan yang memiliki tata ruang yang teratur.
Pembangunan ini tidak lepas dari kerja keras dari pimpinan daerah Drs. H. Damsik Ladjalani yang selalu memotivasi para SKPD untuk berpikir maju. Hal ini tidak lain demi mewujudkan Daerah yang makmur dan sejahtera. Kemudian perencanaan pembangunan daerah juga dapat tercapai sepenuhnya.
Pencapaian pembagunan terus digalakan untuk memberikan fakta bahwa pemerintahan yang dipimpinnya selama ini bukan sebuah retorika semata atau hanya angan-angan semata. Hal ini dapat terwujud melalui perencanaan yang matang dari pemerintah Kabupaten Touna.
Keberhasilan yang dicapai selama ini tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Touna yang selalu memberikan saran yang membangun daerah ini. Sehingga dapat tercapai dengan baik tujuan utamanya, yakni kesejahteraan masyarakat Kabupaten Touna yang kita cintai. TIM
Pembangunan ini tidak lepas dari kerja keras dari pimpinan daerah Drs. H. Damsik Ladjalani yang selalu memotivasi para SKPD untuk berpikir maju. Hal ini tidak lain demi mewujudkan Daerah yang makmur dan sejahtera. Kemudian perencanaan pembangunan daerah juga dapat tercapai sepenuhnya.
Pencapaian pembagunan terus digalakan untuk memberikan fakta bahwa pemerintahan yang dipimpinnya selama ini bukan sebuah retorika semata atau hanya angan-angan semata. Hal ini dapat terwujud melalui perencanaan yang matang dari pemerintah Kabupaten Touna.
Keberhasilan yang dicapai selama ini tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Touna yang selalu memberikan saran yang membangun daerah ini. Sehingga dapat tercapai dengan baik tujuan utamanya, yakni kesejahteraan masyarakat Kabupaten Touna yang kita cintai. TIM
KEPULAUAN TOGEAN SURGA DUNIA
PELOPOR .TOUNA. Kepulauan Togean yang masuk pada wilayah Kabupaten Tojo Una Una yang merupakan daerah yang baru berkembang, baik dari segi ekonomi maupun penataan wilayah pembagunan perkotaan. Namun Kepulauan Togean bukan hasil rekayasa dari tangan manusia, tetapi terbentuk dari anugrah Tuhan YME. Keindahan alamnya menyebabkan turis mancanegara berlomba untuk menikmati suasana alam Kepulauan Togean, Itulah salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Tojo Una Una.
Keindahaan yang dimilikinya bukan saja dari segi alam yang masih sejuk dan alami tetapi juga warna-warni air laut yang menyejukkan hati. Beraneka ragam flora dan fauna juga dapat ditemui di gugusan kepulauan ini, serta indahnya terumbu karang dan pasir putih semakin memperkuat kepulauan ini sebagai surga dunia di Sulawesi Tengah.
Dengan adanya Kepulauan Togean sebagai tempat untuk berlibur dan bersantai. Masyarakat perlu menjaga mempelihara pemberian Tuhan ini sehingga keindahan tetap utuh dan indah dipandang mata oleh setiap pelacong. Kesadaran masyarakat diharapkan untuk menjaga aset kabupaten ini, karena ketika alam Kepulauan Togean ini rusak, maka masyarakat Kabupaten Touna akan kehilangan identitas diri. Selama ini, wisatawan yang datang hanya mengenal namanya Kepulauan Togean bukan Kabupaten Touna. Maka sebagai salah satu asetnya Kabupaten Touna secara seksama dapat menjaga gugusan kepulauan tersebut.
Belum lagi dari segi pendapatan daerah, Kepulauan Togean merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Touna. Maka Kepulauan Togean sangat penting untuk dijaga keindahannya. Dengan demikian, masyarakat dunia selamanya dapat menceritakan keindahan dan keramahan dari warga dari Kepulauan Togean.
Menurut beberapa sumber turis asing yang sempat ditemui Pelopor bahwa Kepulauan Togean salah satu tempat wisata yang terbaik di dunia dari beberapa tempat yang pernah dikunjunginya. Hal ini menunjukkan Kepulauan Togean selalu menjadi dambaan bagi turis asing yang sempat menikmati keanekaragaman hayati yang tidak ada di wilayah mana pun di dunia ini. Saf
Langganan:
Postingan (Atom)