Selasa, 10 Mei 2011

MASYARAKAT SEPE SOROT KINERJA OKNUM KADES.

PELOPOR, POSO. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Desa Sepe tentang kebijakan oknum Kades, Yunius Aturut, dalam melaksanakan tugas selaku pelayan masyarakat selama di Desa Sepe. Sehingga menimbulkan ketidakakurannya antara masyarakat dan sang Kades. Hal disebabkan dalam kebijakannya lebih bersifat otoriter dan tidak mendengar aspirasi masyarakat desa selama masa kepemimpinannya ini.

Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.

Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.

Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.

Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM

PROGRAM PAMSIMAS HARUS TEPAT SASARAN.

PELOPOR, POSO, Alfret Suangga ST, M.Si, pejabat yang diberikan tugas untuk mengawal keberhasilan Pamsimas di Kab. Poso. Ini merupakan salah satu program andalan Pemerintah Pusat yang dilksanakan oleh Pemerintah Kab. Poso, sehingga program ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran.

“Untuk itu diharapkan kepada para fasilitator dan konsultan agar dapat mengarahkan masyarakat yang dapat bantuan program Pamsimas untuk sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dengan demikian, semua yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik”, ungkapnya.

“Program Pamsimas yang langsung dikerjakan oleh masyarakat tanpa ada pihak kontraktor yang terlibat. Karena program ini tidak melalui tender seperti yang dilakukan selama ini di Kab. Poso. Dapat dikatakan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan secara fisik seluruhnya”, ungkap beliau yang juga selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso.

Dengan adanya Pamsimas yang menitik beratkan pada pekerjaan fisik pengadaan air bersih dan sanitasi, maka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bila proyek tersebut selesai dan berhasil nantinya. Hal penting lainnya adalah dengan adanya proyek ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, karena ada upah kerja yang dihasilkan dalam pelaksanakan pekerjaan itu. elg.

KUAT DUGAAN PENERIMAAN CPNS SARAT KKN

PELOPOR,POSO, Pengangkatan CPNS baik honor maupun umum pada tahun 2010 lalu, tidak melalui prosedur yang berlaku dan hanya formalitas belaka untuk mengikuti ujian dan lolos sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kab. Poso. Hal ini sudah mulai terkuak oleh adanya fakta-fakta kebusukan akibat adanya dugaan kolusi dengan para oknum pejabat di lingkungan BKD pada masa yang lalu. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat Kab. Poso dan pemerintah pusat yang kembali terkena dampaknya.

Kemudian terdapat fakta yang ada di lapangan bahwa terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga telah diambil dananya oleh oknum pegawai BKD namun belum lolos dalam seleksi CPNS. Kemudian mereka menuntut kepada pihak oknum pejabat terkait nasibnya sebagai seorang pegawai. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana untuk lulus dalam ujian agar bisa menjadi CPNS.

Namun karena dana yang mereka keluarkan untuk pelolosan berkas ada pada oknum pejabat tersebut, maka mereka berjanji untuk terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang belum diterima tersebut. Karena masih ada oknum yang dapat dipercaya di BKN Makasar dan Jakarta untuk dapat meloloskan para masyarakat yang telah mengeluarkan dana tersebut.

Namun hasil bocoran informasi yang didapatkan oleh pelopor bahwa oknum-oknum yang diduga selaku calo baik di Makasar maupun Jakarta sudah mulai terkuak. Masih terus didalami fakta-faktanya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut. Tetapi sudah ada informasi awal yang dapat dijadikan dasar penulisan pada edisi berikutnya, tunggu hasil penelusuran Pelopor selanjutnya. Elg.

KREDIBILITAS KONTRAKTOR LOKAL TIDAK DIRAGUKAN

PELOPOR, POSO, Dalam proyek pembangunan yang bersakala nasional, kontraktor lokal terkadang dipandang sebelah mata oleh kontraktor dari luar daerah. Menurut beberapa kalangan warga, kurang memiliki kemampuan dalam setiap melaksanakan paket pekerjaan yang dianggap besar anggarannya. Tetapi kenyataannya penilaian itu tidak benar adanya, karena menurut masyarakat Kab. Poso, seperti yang dicontohkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kel. Lawanga bahwa pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor dari Sulteng malah dinilai lebih berkualitas dibanding kontraktor dari luar Sulteng, yang selama ini melakukan pekierjaan proyek tersebut.

Salah satu contoh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Tamisya Utama, proyek pembagunan dermaga tahap dua Pelabuhan poso. Pekerjaan tersebut dinilainya sangat berkualitas dibandingkan dengan pembagunan tahap satu. Masyarakat pelabuhan sempat merasa khawatir terhadap kualitas pekerjaan ini. Salah satu perbandingan yang perlu menjadi pertimbangan pusat ketika masih ada lanjutan pekerjaan di Kab. Poso.

Pernyataan masyarakat Poso perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sehingga pada masa yang akan datang, tidak ada lagi perbedaan antara kontraktor pusat dan daerah. Hal ini perlu diluruskan bersama-sama ungkapya kepada Pelopor pekan lalu.

Tuturnya lagi, pembangunan dermaga pelabuhan Poso merupakan salah satu proyek yang perlu didukung suluruh elemen masyarakat. Karena proyek seperti ini hanya terjadi sekali turun di Kab. Poso. Kalau masyarakat sendiri yang tidak merespon secara baik, maka akan menimbulkan penilaian kurang bagus terhadap Kab. Poso. Di sisi lain masyarakat selalu menutut agar di Kabupaten poso dilakukan percepatan pembangunan, pasca tragedi kemanusian lalu. Ketika turun proyek tersebut, masyarakat sendiri yang tidak mau membuka hati dan pikirannya, hanya menuntut hak saja. Tetapi kewajiban tidak dilaksanakan, maka perlu kita sadari bersama.

Proyek baru dilaksanakan sudah timbul isu yang kurang sedap dengan ada pelaksanaan proyek pembangunan dermaga itu. Padahal kalau kita mau menilai secara obyektif, hasil pekerjaan tersebut bila dibandingkan dengan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor dari luar. Karena sudah dibuktikan oleh PT. Tamisya Utama bahwa pekerjaan yang dilakukannya lebih baik daripada kontraktor dari luar. Sehingga saya menepis anggapan proyek ini kurang bagus, mari kita coba bandingkan bersama-sama?
Saya menilai ada pihak-pihak yang kurang mendukung dengan adanya proyek ini. Hal itu dikarenakan mereka mau juga ikut melaksanakan proyek tersebut, tetapi tidak mau ikut berusaha. Maka dengan segala macam cara menjatuhkan nama baik pelaksana proyek tersebut.

Masyarakat Poso perlu lebih hati-hati dalam melihat suatu permasalahan dan harus berlaku obyektif dalam menilai. Agar tidak terbalik dalam melihat kenyataan yang ada. Hal ini perlu dicamkan oleh segenap elemen bangsa Indonesia, kuncinya. elg

Senin, 09 Mei 2011

KAWASAN BKD BEBAS PUNGUTAN

PELOPOR, POSO, Pungutan liar yang sudah mendarah daging di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Poso pada masa yang lalu telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi tersebut. BKD juga menangai nasib PNS dan Honorer, tetapi penanganan sungguh di luar aturan yang berlaku. Sehingga menyebabkan Bupati Poso gerah akan hal ini, yang akhirnya mengambil langkah kebijakan dengan melakukan reformasi birokrasi di tubuh BKD. Untuk memulihkan nama BKD di tengah-tengah masyarakat Poso, bukanlah hal yang mudah dilakukan, menurut sumber yang ditemui oleh pelopor.

Ditambahkan bahwa walaupun nama BKD sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Namun dengan adanya para PNS yang baru, yang ditempatkan di lingkungan BKD ini, dinilai oleh masyarakat merupakan PNS yang yang masih dianggap bersih. Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pulih kembali.
Kemudian tidak adanya lagi pungutan liar pada setiap pengurusan berkas apapun yang berkaitan dengan instansi BKD. Hal itu merupakan salah satu keputusan yang luar biasa menurut masyarakat.

Upaya untuk menghilangkan pungutan liar di instansi BKD adalah salah satu langkah yang sangat tepat. Jika masih ada praktek - praktek pengutan dana oleh oknum tertentu. Langsung diarahkan pada proses hukum, supaya ada efek jera terhadap para pelaku. Karenasudah begitu buruk instansi BKD di mata masyarakat dan jangan sampai terulang untuk kedua kalinya, ungkap salah seorang tokoh masyarakat Poso yang namanya tidak mau disebutkan.

Setelah reformasi birokrasi secara menyeluruh terhadap oknum-oknum PNS di lingkungan BKD. Maka semakin bersihlah lingkungan BKD dari semua pungutan liar yang masuk pada kantong pribadi para Oknum PNS, yang selama ini terkuak sendirinya akibat kuasa Allah. Hal itu merupakan janji sang khalik dalam hidup di dunia ini.

Walaupun banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh oleh oknum PNS yang lama, anggap saja itu sebuah sejarah BKD yang tidak perlu dicontoh bagi PNS yang baru menduduki jabatan di BKD saat ini. Karena di pundak dan hatimu inilah ada titipan rakyat untuk menjadikan BKD bersih dan dipandang baik oleh rakyat Poso pada masa-masa yang akan datang. Elg.

HIMBAUAN RABIES

PELOPOR,POSO, Penyakit rabies tidak pernah berhenti memakan korban di Kab. Poso ini. Oleh karena itu, Drs. Mahmudin Jamal, MM (Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Poso) yang ditemui di kantornya mengatakan perlunya himbauan kepada masyarakat terkait penyakit anjing gila.

Beliau mengatakan bahwa sehubungan menyebarnya kasus rabies di Kab. Poso dan sekitarnya, maka berdasarkan instruksi Bupati Poso No.524/88899/DKPPKH tanggal 11 April 2011 dihimbau kepada masyarakat untuk :
a.Mengikat/merantai/mengandangkan anjing peliharaan.
b.Melaporkan kepada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Poso (DKPPKH) untuk vaksinasi rutin anjing peliharaan
c.Melaporkan segera kepada pihak puskesmas/rumah sakit terdekat, apabila terjadi kasus penggigitan anjing.
d.Anjing yang menggigit segera diperiksa ke Laboratorium Kesehatan Hewan DKPPKH d/a Jl. P. Kalimantan No. 39, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota.
e.Pemusnahan anjing yang berkeliaran dilakukan oleh masyarakat dan instansi terkait.

Himbauan ini dalam waktu dekat akan disebar ke seluruh wilayah Kab. Poso. Hal ini untuk mencegah dan mewaspadai penyakit rabies ini.

Sabtu, 07 Mei 2011

KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO SEMAKIN BAIK.

POSO,PELOPOR. Selama ini Rumah Sakit Umum Daerah Poso selalu mendapat sorotan yang negatif oleh segelintir masyarakat yang tidak suka terhadap pelayanan yang diberikannya. Sehingga lebih banyak sisi buruknya yang disoroti tetapi sisi baiknya tidak pernah dinilai oleh masyarakat, itulah relitas yang terjadi selama ini.
Namun sorotan itu tidak menjadi kendala dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Poso. Setelah beberapa kali berganti-ganti Direktur selaku pejabat yang membuat kebijakan dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit, baru kali ini ada nada positif yang diungkapkan oleh salah seorang pasien yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.

Dalam peryataannya kepada Pelopor bahwa pelayanan sudah semakin baik, daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak menejemen Rumah Sakit sehingga semakin menambah kepercayan publik dalam bidang pelayanan kepada para pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut.

Di tempat yang sama, salah seorang warga masyarakat yang sempat keluarganya masuk dan dirawat, saya sangat terharu dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso sudah semakin baik dalam melakukan perawatan terhadap masyarakat kecil, seperti keluarga saya ini. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pegawai di rumah sakit ini semakin baik dan mengerti akan kesulitan masyarakat kecil, kuncinya kepada Pelopor.

Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Poso dalam meningkatkan kinerja yang dicapainya, tidak lepas dari figur seorang pimpinannya selaku panutan di lingkungan rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan demikian, semua program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.

Walaupun baru empat bulan menjabat selaku Direktur, dr.Djani Moula, M.Kes, telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam mengelola Rumah Sakit umum Daerah Poso. Peningkatan kinerja ini bukan menjadi beliau berbangga diri, namun dengan penilaian masyarakat tersebut membuat beliau semakin terus melakukan pembenahan agar rumah sakit ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Poso di masa yang akan datang dan setara dengan Rumah Sakit Umum yang ada di Provinsi Sulteng.

UN SMP JALAN DENGAN MULUS

PELOPOR,POSO, Dr. Wangintowe Tundugi (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) menanggapi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP di Kab. Poso. Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan UN SMP di Kab. Poso ini berjalan aman dan lancar. Kemudian tidak terdapat kebocoran soal UN. Semua peserta didik mengikuti UN, namun ada satu siswa yang sakit dan harus mengikuti ujian susulan, yakni siswa dari SMP 1 Poso Pesisir.

Adapun jumlah sekolah yang mengikuti UN ini sebanyak 63 sekolah dan sebanyak 3.409 siswa yang menjalani ujian. Kemudian terdapat 5 paket soal ujian dan 1 cadangan.

Sementara itu, pelaksanaan UN untuk SD baru akan dilaksanakan pada 10 Mei 2011. Pihaknya belum mengetahui berapa paket soal yang akan digunakan untuk ujian, karena baru pada minggu ini dijadwalkan tiba di Kab. Poso.

Selasa, 03 Mei 2011

PAMSIMAS DARI, UNTUK, OLEH MASYARAKAT

PELOPOR, POSO, Alfred Suangga, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso yang ditemui di kantornya, mengungkapkan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang akan diluncurkan pada waktu dekat ini.

Pada 27 April 2011, telah berlangsung pertemuan yang terdiri dari tim fasilitator masyarakat, konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum. Pertemuan ini membahas profil rencana kerja PAMSIMAS Kab. Poso tahun 2011. PAMSIMAS merupakan sebuah program yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini sebagai layaknya fasilitator.

Adapun lokasi PAMSIMAS akan diadakan di Desa Tonusu, Desa Leboni, Desa Tampemadoro, Desa Malitu, Desa Betania, Desa Dewua, Desa Sanginora, Desa Patiwunga, Desa Maranda, Desa Membuke, Desa Tumora, Desa Pasir Putih, Desa Tiu dan Desa Tindoli.

Total anggaran dari PAMSIMAS ini sebesar Rp. 3. 850.000.000,- yang terdiri dari :
a. 70 % APBN sebesar Rp. 2.310.000.000,-
b. 10 % APBD sebesar Rp. 770.000.000,-
c. 4 % INCAST sebesar Rp. 154.000.000,-
d. 16 % INKIND sebesar Rp. 616.000.000,-

INCAST adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai, sedangkan INKIND adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk material dan tenaga kerja.