PELOPOR, POSO, (15/06) Musyawarah Cabang (Muscab) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kab. Poso yang dilaksanakan di Losmen Alugoro.
Pada Muscab tersebut telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Anggota Formatur GAPENSI Kab. Poso. Ketua dan formatur yang terpilih terdiri dari :
Ketua : Andi Sukri Mapatoba
Anggota I : Hendra P. Jaston
Anggota II : Ishak Pode
Muscab GAPENSI ini bertemakan “GAPENSI bertekad memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Muscab ini dihadiri perwakilan dari sekitar 80 CV yang ada di Kab. Poso.
Kamis, 16 Juni 2011
PEMBANGUNAN KEMBALI TUGU KEMERDEKAAN
PELOPOR, POSO, Kurangnya rasa nasionalisme menggugah para anggota KNPI untuk membangun kembali Tugu Kemerdekaan yang sudah mulai terlupakan oleh masyarakat Kab. Poso. Dalam tanggapannya Makarma Lasimpala SP, MP yang merupakan Kabid. Data dan Informasi BKD Kab. Poso, sekaligus Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Poso mengenai pembangunan kembali Tugu Kemerdekaan di depan Kodim 1307 Poso.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
PENYELEWENGAN DANA PNPM
PELOPOR,POSO, Tampaknya kasus korupsi di Kab. Poso ini tiada habisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sdr. Andi Rio (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kab. Poso) mengenai terungkapnya penyelewengan dana PNPM Mandiri di Kec. Lore Utara.
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
PERAN KORPRI DALAM MASYARAKAT
PELOPOR, POSO, (14/6) KORPRI mengadakan acara sosialisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan pemerintah Kab. Poso. Bpk. Ir. T. Samsuri (Wakil Bupati Kab. Poso) dalam sambutannya mengatakan bahwa sudah seharusnya KORPRI dapat senantiasa selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kemudian selalu disiplin dan tidak melanggar sumpah jabatan. Terima kasih kepada tim Pembina KORPRI dari Propinsi yang jauh-jauh datang ke Kab. Poso ini. Cintailah korps sendiri bukan mencintai organisasi lainnya. Para pegawai dituntut untuk lebih loyal kepada organisasi sendiri dibandingkan organisasi lainnya. Dengan demikian, KORPRI dapat lebih maju dan berkembang seiring dengan anggota-anggotanya.
Kemudian Ibu. Hj. Siti Norma Mardjanu (Pemateri/Tim Pembina KORPRI Sulawesi Tengah) memaparkan bahwa dalam sosialisasi ini, pihaknya menekankan tujuan KORPRI itu sendiri yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian dirinya selalu memperjuangkan tunjangan-tunjangan yang patut didapatkan bagi anggotanya seperti tunjangan anak, istri dan para anggota yang berprestasi. Apalagi khususnya kepada para anggota berprestasi, selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan prestasi yang mereka tunjukkan.
Sedangkan untuk Kab. Poso sendiri, terlihat masih kurangnya motivasi dalam berorganisasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Dalam kesempatan kali ini, pihaknya mengapresiasi pemkab Poso dalam mengundang anggota-anggotanya yang datang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Adapun tema sosialisasinya adalah KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Kompetensi Handal.
Kemudian Ibu. Hj. Siti Norma Mardjanu (Pemateri/Tim Pembina KORPRI Sulawesi Tengah) memaparkan bahwa dalam sosialisasi ini, pihaknya menekankan tujuan KORPRI itu sendiri yakni memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian dirinya selalu memperjuangkan tunjangan-tunjangan yang patut didapatkan bagi anggotanya seperti tunjangan anak, istri dan para anggota yang berprestasi. Apalagi khususnya kepada para anggota berprestasi, selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan prestasi yang mereka tunjukkan.
Sedangkan untuk Kab. Poso sendiri, terlihat masih kurangnya motivasi dalam berorganisasi. Oleh karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka. Dalam kesempatan kali ini, pihaknya mengapresiasi pemkab Poso dalam mengundang anggota-anggotanya yang datang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Adapun tema sosialisasinya adalah KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Kompetensi Handal.
Selasa, 10 Mei 2011
MASYARAKAT SEPE SOROT KINERJA OKNUM KADES.
PELOPOR, POSO. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Desa Sepe tentang kebijakan oknum Kades, Yunius Aturut, dalam melaksanakan tugas selaku pelayan masyarakat selama di Desa Sepe. Sehingga menimbulkan ketidakakurannya antara masyarakat dan sang Kades. Hal disebabkan dalam kebijakannya lebih bersifat otoriter dan tidak mendengar aspirasi masyarakat desa selama masa kepemimpinannya ini.
Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.
Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.
Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.
Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM
Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.
Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.
Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.
Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM
PROGRAM PAMSIMAS HARUS TEPAT SASARAN.
PELOPOR, POSO, Alfret Suangga ST, M.Si, pejabat yang diberikan tugas untuk mengawal keberhasilan Pamsimas di Kab. Poso. Ini merupakan salah satu program andalan Pemerintah Pusat yang dilksanakan oleh Pemerintah Kab. Poso, sehingga program ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran.
“Untuk itu diharapkan kepada para fasilitator dan konsultan agar dapat mengarahkan masyarakat yang dapat bantuan program Pamsimas untuk sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dengan demikian, semua yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik”, ungkapnya.
“Program Pamsimas yang langsung dikerjakan oleh masyarakat tanpa ada pihak kontraktor yang terlibat. Karena program ini tidak melalui tender seperti yang dilakukan selama ini di Kab. Poso. Dapat dikatakan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan secara fisik seluruhnya”, ungkap beliau yang juga selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso.
Dengan adanya Pamsimas yang menitik beratkan pada pekerjaan fisik pengadaan air bersih dan sanitasi, maka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bila proyek tersebut selesai dan berhasil nantinya. Hal penting lainnya adalah dengan adanya proyek ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, karena ada upah kerja yang dihasilkan dalam pelaksanakan pekerjaan itu. elg.
“Untuk itu diharapkan kepada para fasilitator dan konsultan agar dapat mengarahkan masyarakat yang dapat bantuan program Pamsimas untuk sungguh-sungguh melaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Dengan demikian, semua yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik”, ungkapnya.
“Program Pamsimas yang langsung dikerjakan oleh masyarakat tanpa ada pihak kontraktor yang terlibat. Karena program ini tidak melalui tender seperti yang dilakukan selama ini di Kab. Poso. Dapat dikatakan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan secara fisik seluruhnya”, ungkap beliau yang juga selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan SDM Kab. Poso.
Dengan adanya Pamsimas yang menitik beratkan pada pekerjaan fisik pengadaan air bersih dan sanitasi, maka dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bila proyek tersebut selesai dan berhasil nantinya. Hal penting lainnya adalah dengan adanya proyek ini dapat menambah pendapatan bagi masyarakat, karena ada upah kerja yang dihasilkan dalam pelaksanakan pekerjaan itu. elg.
KUAT DUGAAN PENERIMAAN CPNS SARAT KKN
PELOPOR,POSO, Pengangkatan CPNS baik honor maupun umum pada tahun 2010 lalu, tidak melalui prosedur yang berlaku dan hanya formalitas belaka untuk mengikuti ujian dan lolos sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kab. Poso. Hal ini sudah mulai terkuak oleh adanya fakta-fakta kebusukan akibat adanya dugaan kolusi dengan para oknum pejabat di lingkungan BKD pada masa yang lalu. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat Kab. Poso dan pemerintah pusat yang kembali terkena dampaknya.
Kemudian terdapat fakta yang ada di lapangan bahwa terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga telah diambil dananya oleh oknum pegawai BKD namun belum lolos dalam seleksi CPNS. Kemudian mereka menuntut kepada pihak oknum pejabat terkait nasibnya sebagai seorang pegawai. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana untuk lulus dalam ujian agar bisa menjadi CPNS.
Namun karena dana yang mereka keluarkan untuk pelolosan berkas ada pada oknum pejabat tersebut, maka mereka berjanji untuk terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang belum diterima tersebut. Karena masih ada oknum yang dapat dipercaya di BKN Makasar dan Jakarta untuk dapat meloloskan para masyarakat yang telah mengeluarkan dana tersebut.
Namun hasil bocoran informasi yang didapatkan oleh pelopor bahwa oknum-oknum yang diduga selaku calo baik di Makasar maupun Jakarta sudah mulai terkuak. Masih terus didalami fakta-faktanya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut. Tetapi sudah ada informasi awal yang dapat dijadikan dasar penulisan pada edisi berikutnya, tunggu hasil penelusuran Pelopor selanjutnya. Elg.
Kemudian terdapat fakta yang ada di lapangan bahwa terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga telah diambil dananya oleh oknum pegawai BKD namun belum lolos dalam seleksi CPNS. Kemudian mereka menuntut kepada pihak oknum pejabat terkait nasibnya sebagai seorang pegawai. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana untuk lulus dalam ujian agar bisa menjadi CPNS.
Namun karena dana yang mereka keluarkan untuk pelolosan berkas ada pada oknum pejabat tersebut, maka mereka berjanji untuk terus akan memperjuangkan nasib para CPNS yang belum diterima tersebut. Karena masih ada oknum yang dapat dipercaya di BKN Makasar dan Jakarta untuk dapat meloloskan para masyarakat yang telah mengeluarkan dana tersebut.
Namun hasil bocoran informasi yang didapatkan oleh pelopor bahwa oknum-oknum yang diduga selaku calo baik di Makasar maupun Jakarta sudah mulai terkuak. Masih terus didalami fakta-faktanya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tersebut. Tetapi sudah ada informasi awal yang dapat dijadikan dasar penulisan pada edisi berikutnya, tunggu hasil penelusuran Pelopor selanjutnya. Elg.
Langganan:
Postingan (Atom)