PELOPOR, POSO, Pemanasan global merupakan masalah warga masyarakat yang hidup di planet bumi tercinta. Oleh karena itu, sebagai manusia kita seharusnya melakukan upaya pencegahan terhadap hal tersebut. Bagaimana membuat “adem” kembali bumi ini. Salah satunya dengan cara penanaman hutan kembali atau reboisasi.
Sdr. Alex Tangkedatu selaku Kabid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kab. Poso menanggapi hal tersebut dengan program yang akan diinisiasi langsung oleh Pemkab Poso, yaitu penanaman sejuta pohon di Kab. Poso.
Menurut dirinya, program penanaman sejuta pohon ini ditujukan untuk lahan yang sudah tidak produktif lagi dan lahan milik masyarakat setempat yang hutannya sudah tandus. Dengan demikian, perlu dilakukan penanaman kembali atau reboisasi di wilayah-wilayah tersebut.
Adapun luas lahan masyarakat yang akan ditanami bibit pohon baru sebesar 3.250 ha dengan jumlah bibit sebanyak 1.300.000 buah. Jenis bibit pohon yang akan ditanam terdiri dari pohon nantu dan cempaka. Kemudian dana yang akan disalurkan kepada masyarakat seluruh kecamatan di Kab. Poso ini sebesar Rp. 1.543.000.000,- dengan kelompok pembibitan sejumlah 26 kelompok.
Dalam pelaksanaan pembibitan ini, masyarakat harus membuat kelompok yang terdiri dari 15 orang. Kelompok ini juga harus memiliki lahan masyarakat yang jelas. (Danu)
Jumat, 23 September 2011
Jumat, 16 September 2011
Dana Bantuan Sosial 2011 Tersalur Dengan Baik
PELOPOR, POSO, Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 tersalur kepada petani dengan baik. “Dana bantuan yang diberikan baik langsung dari pusat maupun perbantuan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso sudah dilaksanakan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang diberikan pada masing-masing program tersebut.”, ungkap Sdr. Leonard Kope, selaku Kabid. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Poso,
Untuk program Dana Bansos dan perbantuan dari daerah lebih dititikberatkan pada kelompok-kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Poso.
Para kelompok tani menggunakan dana tersebut untuk membuka lahan persawahan baru atau pembukaan kembali lahan persawahan yang belum dikelola dengan baik oleh petani atau kelompok tani sebelumnya.
Jumlah dana yang dikelola oleh masyarakat sendiri melalui kelompok-kelompok tani pada tahun 2011 ini sebesar Rp. 4.726.500.000,-.
Untuk program Dana Bansos dan perbantuan dari daerah lebih dititikberatkan pada kelompok-kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Poso.
Para kelompok tani menggunakan dana tersebut untuk membuka lahan persawahan baru atau pembukaan kembali lahan persawahan yang belum dikelola dengan baik oleh petani atau kelompok tani sebelumnya.
Jumlah dana yang dikelola oleh masyarakat sendiri melalui kelompok-kelompok tani pada tahun 2011 ini sebesar Rp. 4.726.500.000,-.
Selasa, 13 September 2011
Eratnya Kerukunan di Sausu
PELOPOR, PARIGI, Kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah semakin lama semakin penting. Mengingat semakin banyak konflik sosial horizontal yang terjadi di Indonesia ini. Baik itu disebabkan oleh SARA atau bukan, salah satu cara meminimalisirnya adalah dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
Yan Owa, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah pertama di Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parigi, selalu menjaga kerukunan di desa yang berbatasan langsung dengan Kab. Poso tersebut. “Upaya kami selaku tokoh agama Nasrani berusaha memberikan pencerahan kepada umat Nasrani agar tidak termakan isu yang dapat memecahkan kerukunan umat beragama”, ungkapnya.
Kerukunan tersebut justru dicontohkan dengan hal-hal kecil seperti kerja bakti secara gotong royong. “Sampai saat belum ada hal-hal yang negatif terjadi di wilayah Kec. Sausu, malah kami bersama-sama umat yang lain melakukan kerja bakti menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi umat islam selaku saudara kami”, tambahnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Papa Ilo, seorang tokoh masyarakat yang beragama Hindu. “Kehidupan beragama di Kec. Sausu tergolong rukun dan damai antar pemeluk agama. Kita saling bekerja sama, ketika ada hari-hari besar setiap agama yang terwujud dalam bentuk kerja bakti, pemasangan umbul-umbul dan lampu jalan.”, imbuhnya.
Denmas, seorang tokoh masyarakat dari kalangan Islam, sangat mengedepankan komunikasi yang baik harus terjalin antar sesama pemeluk agama. “Sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan yang begitu besar terjadi di wilayah kami. Dikarenakan komunikasi antar para tokoh agama disini sangat baik dan terbuka, dibarengi dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat kental”, katanya.
Yan Owa, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah pertama di Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parigi, selalu menjaga kerukunan di desa yang berbatasan langsung dengan Kab. Poso tersebut. “Upaya kami selaku tokoh agama Nasrani berusaha memberikan pencerahan kepada umat Nasrani agar tidak termakan isu yang dapat memecahkan kerukunan umat beragama”, ungkapnya.
Kerukunan tersebut justru dicontohkan dengan hal-hal kecil seperti kerja bakti secara gotong royong. “Sampai saat belum ada hal-hal yang negatif terjadi di wilayah Kec. Sausu, malah kami bersama-sama umat yang lain melakukan kerja bakti menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi umat islam selaku saudara kami”, tambahnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Papa Ilo, seorang tokoh masyarakat yang beragama Hindu. “Kehidupan beragama di Kec. Sausu tergolong rukun dan damai antar pemeluk agama. Kita saling bekerja sama, ketika ada hari-hari besar setiap agama yang terwujud dalam bentuk kerja bakti, pemasangan umbul-umbul dan lampu jalan.”, imbuhnya.
Denmas, seorang tokoh masyarakat dari kalangan Islam, sangat mengedepankan komunikasi yang baik harus terjalin antar sesama pemeluk agama. “Sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan yang begitu besar terjadi di wilayah kami. Dikarenakan komunikasi antar para tokoh agama disini sangat baik dan terbuka, dibarengi dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat kental”, katanya.
Jumat, 09 September 2011
Tapal Batas Parimo dan Poso
PELOPOR, PARIGI, Permasalahan Tapal batas Desa Maleali, Kec. Sausu, Kab. Parimo dan Desa Tumora Kec. Poso Pesisir Utara, Kab.Poso belum tuntas. Hal ini disampaikan Asisten I Pemerintah Kabupaten Parimo, yakni Drs. Bahar di kantornya.
Permasalahan tapal batas antara Kab. Parimo dan Kab. Poso sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, masih pada tingkat pembicaraan intern Pemerintah Kab. Parimo. Pembicaraan tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak tidak meresahkan warga di sekitar perbatasan wilayah tersebut.
Pemerintah Kab. Parimo juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Maleali agar tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang menimbulkan adanya perpecahan di tengah masyarakat kedua desa tersebut. Kemudian untuk selalu lebih menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Adapun situasi pada kedua wilayah tersebut memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kental. Namun selaku pemerintah berusaha untuk selalu memantau perkembangan wilayah kedua Desa tersebut.
Namun sampai saat ini, belum ada jawaban dari Pemerintah Kab. Poso kapan pertemuan akan dilaksanakan. Pemerintah Kab. Parimo berusaha menargetkan masalah ini selesai pada tahun ini.
Permasalahan tapal batas antara Kab. Parimo dan Kab. Poso sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, masih pada tingkat pembicaraan intern Pemerintah Kab. Parimo. Pembicaraan tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak tidak meresahkan warga di sekitar perbatasan wilayah tersebut.
Pemerintah Kab. Parimo juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Maleali agar tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang menimbulkan adanya perpecahan di tengah masyarakat kedua desa tersebut. Kemudian untuk selalu lebih menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Adapun situasi pada kedua wilayah tersebut memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kental. Namun selaku pemerintah berusaha untuk selalu memantau perkembangan wilayah kedua Desa tersebut.
Namun sampai saat ini, belum ada jawaban dari Pemerintah Kab. Poso kapan pertemuan akan dilaksanakan. Pemerintah Kab. Parimo berusaha menargetkan masalah ini selesai pada tahun ini.
Kamis, 16 Juni 2011
MUSCAB VI GAPENSI KAB. POSO
PELOPOR, POSO, (15/06) Musyawarah Cabang (Muscab) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kab. Poso yang dilaksanakan di Losmen Alugoro.
Pada Muscab tersebut telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Anggota Formatur GAPENSI Kab. Poso. Ketua dan formatur yang terpilih terdiri dari :
Ketua : Andi Sukri Mapatoba
Anggota I : Hendra P. Jaston
Anggota II : Ishak Pode
Muscab GAPENSI ini bertemakan “GAPENSI bertekad memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Muscab ini dihadiri perwakilan dari sekitar 80 CV yang ada di Kab. Poso.
Pada Muscab tersebut telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Anggota Formatur GAPENSI Kab. Poso. Ketua dan formatur yang terpilih terdiri dari :
Ketua : Andi Sukri Mapatoba
Anggota I : Hendra P. Jaston
Anggota II : Ishak Pode
Muscab GAPENSI ini bertemakan “GAPENSI bertekad memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Muscab ini dihadiri perwakilan dari sekitar 80 CV yang ada di Kab. Poso.
PEMBANGUNAN KEMBALI TUGU KEMERDEKAAN
PELOPOR, POSO, Kurangnya rasa nasionalisme menggugah para anggota KNPI untuk membangun kembali Tugu Kemerdekaan yang sudah mulai terlupakan oleh masyarakat Kab. Poso. Dalam tanggapannya Makarma Lasimpala SP, MP yang merupakan Kabid. Data dan Informasi BKD Kab. Poso, sekaligus Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Poso mengenai pembangunan kembali Tugu Kemerdekaan di depan Kodim 1307 Poso.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
Tujuan dari pembangunan kembali tugu ini adalah mengingatkan masyarakat Kab. Poso ini kepada sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang penuh dengan disintegrasi, separatism dan kurangnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Kab. Poso terpanggil untuk memenuhi rasa itu dengan membangun kembali tugu tersebut.
Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa memang benar Presiden Ir. Soekarno telah datang ke Kab. Poso, kemudian mendirikan semacam tugu kecil yang sekarang akan dibangun kembali. Kemudian terdapat foto dari presiden pertama RI sambil memegang ayam jantan di Pelabuhan Kab. Poso.
Hal yang perlu dicermati adalah alasan beliau memilih datang ke Kab. Poso bukan kota yang lain. Beliau juga dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kab. Poso pada khususnya.
PENYELEWENGAN DANA PNPM
PELOPOR,POSO, Tampaknya kasus korupsi di Kab. Poso ini tiada habisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sdr. Andi Rio (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kab. Poso) mengenai terungkapnya penyelewengan dana PNPM Mandiri di Kec. Lore Utara.
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
Awalnya dana PNPM Mandiri ini sudah dikucurkan ke desar-desa yang ada di Kec. Lore sejak tahun 2005 lalu. Pelaku yang berinisial “NR” dan berjenis kelamin perempuan ini melakukan penyelewengan hingga tahun 2008. Pelaku merupakan bendahara dari PNPM Mandiri yang ditangani di Kec. Lore Utara. Selama 3 tahun, pelaku telah menimbun 98 juta rupiah hasil penyelewengan tersebut.
Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara mencairkan dana PNPM Mandiri tanpa sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. Kemudian pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dari kedua pejabat tersebut agar dana tersebut cair. Setelah dana cair, desa-desa yang mendapat kucuran dana tersebut mulai melakukan pekerjaan PNPM Mandiri tersebut. Namun, ketika pembangunan tersebut berhasil dan sukses, dana tersebut pelaku ambil dan melakukan pencairan dana kembali untuk desa yang lainnya.
Kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri ini juga terjadi di Kab. Tojo Una-Una dan Kab. Morowali. Untuk Kab. Morowali, penyelewengan tersebut terjadi dengan melanggar juknis yang telah berlaku. Ketika ada pekerjaan yang tidak tercantum penggunaan alat berat, sang pelaku memasukkan dana untuk menyewa alat berat
Langganan:
Postingan (Atom)