PELOPOR, POSO. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Desa Sepe tentang kebijakan oknum Kades, Yunius Aturut, dalam melaksanakan tugas selaku pelayan masyarakat selama di Desa Sepe. Sehingga menimbulkan ketidakakurannya antara masyarakat dan sang Kades. Hal disebabkan dalam kebijakannya lebih bersifat otoriter dan tidak mendengar aspirasi masyarakat desa selama masa kepemimpinannya ini.
Salah seorang warga mengungkapkan kepada Pelopor pekan lalu, bahwa pergantian aparat desa yang berjumlah tiga orang, tidak melalui proses mekanisme yang benar. Maka membuat masyarakat keberatan terhadap pemberhentian ketiga perangkat dan pencairan ADD yang tidak melalui proses rapat.
Bukan itu saja, menurut warga, dana beras miskin sebesar tujuh ratus ribu rupiah diduga digunakan oleh oknum Kades untuk kepentingan pribadinya. Dana tersebut diganti dengan ADD yang tidak sesuai dengan kententuan dalam juklat ADD. Kemudian honor BPD tahun 2008 dan tahun 2010 tahap ketiga tidak dibayarkan oknum Kades. Dana Sanksi Adat tahun 2010 sebesar tujuh belas juta rupiah tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Lalu sisa saldo dana proyek KPPS BBM sebesar empat puluh juta rupiah tahun 2008 tidak diketahui rimbanya.
Ketika Pelopor melakukan konfirmasi kepada oknum Kades, Yunius Aturut, terhadap tudingan dari masyarakat Desa Sepe. Oknum Kades tersebut selalu tidak berada di tempat. Menurut warga yang sempat ditemui oleh Pelopor tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan oknum Kades tersebut.
Dengan adanya permasalahan antara oknum Kades dan masyarakat yang terjadi di Desa Sepe. Pemerintah Kab. Poso perlu mengambil langkah penyelesaian agar permasalahan tidak semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang akan membuat terhambatnya roda pemerintahan di Desa Sepe.TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar